LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Selasa (3/11), dengan agenda yang mengarah ke program Kampung Nelayan Merah Putih dan pelaporan keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyebut laporan keuangan Danantara sedang diperiksa BPK dan segera dirilis. Rapat berlangsung tanpa kehadiran Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit.
Rapat terbatas yang digelar Selasa (3/11) itu dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Kehadiran Trenggono menjadi petunjuk kuat bahwa sektor kelautan masuk dalam pembahasan.
Dony enggan merinci agenda rapat secara gamblang. Ia hanya menyebut ada kemungkinan pembahasan soal Kampung Nelayan Merah Putih karena Menteri KP diminta hadir.
"Ya mungkin (kampung nelayan), karena ada Pak Trenggono," kata Dony saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (3/11).
Laporan Keuangan Danantara Sedang Diperiksa BPK
Selain soal kampung nelayan, Dony menyampaikan Danantara akan melaporkan isi laporan keuangan kepada Prabowo dalam rapat tersebut. Laporan itu, menurut dia, selalu ditanyakan banyak pihak.
"Segera juga (dirilis), Danantara Investment Management dan Danantara Asset Management juga sudah selesai. Badan Pengelola Investasi (BPI) sedang diperiksa oleh BPK supaya semuanya jelas," ujarnya.
BPI Danantara sebelumnya menargetkan merilis laporan keuangan konsolidasi Tahun Buku 2025 pada Oktober. Dony, yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan BUMN, menyatakan laporan tersebut masih dalam proses audit BPK.
"Insyaallah mudah-mudahan bulan ini selesai ya," kata Dony seusai acara Executive Breakfast Meeting Dua Tahun Danantara yang digelar Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Ika Fikom Unpad) di Jakarta, Jumat (2/10).
BPK telah memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Konsolidasian BPI Danantara Tahun 2025. Pemeriksaan bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sekaligus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Danantara.
KSP Listyo Sigit Absen dari Rapat
Berdasarkan pantauan di lokasi, Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit tidak terlihat menghadiri rapat. Padahal, Listyo Sigit beberapa kali ikut rapat terbatas hingga sidang kabinet dalam kapasitasnya sebagai KSP.
Ia tercatat pernah mengikuti sejumlah rapat, mulai dari pembahasan kebakaran hutan dan lahan hingga soal perekonomian. Absennya Listyo Sigit dalam rapat yang membahas program kelautan dan laporan investasi strategis ini belum ada penjelasan resmi dari Istana.
Arti bagi Pelaku Pasar dan Investor
Rilis laporan keuangan konsolidasi Danantara menjadi sinyal penting bagi pelaku pasar soal transparansi pengelolaan dana investasi negara. Audit BPK atas laporan Tahun Buku 2025 menentukan opini yang akan menjadi rujukan investor institusi dalam menilai tata kelola BPI.
Dari sisi sektor riil, program Kampung Nelayan Merah Putih berpotensi menyentuh belanja infrastruktur kelautan dan pemberdayaan nelayan. Arah kebijakan ini akan terlihat lebih jelas setelah rincian program dan alokasi anggarannya dipublikasikan.
