LAMPUNG — Desakan itu disampaikan Lalu Hadrian menyusul banyaknya laporan warga yang menemukan ketidaksesuaian antara status ekonomi mereka di lapangan dengan posisi desil yang ditetapkan BPS. Data desil menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan, sehingga kesalahan penetapan berpotensi membuat warga miskin tak kebagian bantuan atau sebaliknya.
Dua Pekan untuk Pemutakhiran dan Sanggahan
"Kami membahas terkait dengan desil yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat hari ini. Kami menekankan bahwa BPS harus melakukan pemutakhiran data," kata Lalu Hadrian, akhir pekan lalu.
Politikus PKB itu menegaskan Komisi X memberi BPS waktu maksimal dua minggu untuk menuntaskan perbaikan. Tenggat ini dihitung sejak warga mengajukan sanggahan melalui kanal resmi yang disiapkan BPS RI.
"Target untuk perbaikan desil ini kami menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," ujarnya.
BPS Diminta Transparan Soal Sumber Data
Selain mempercepat pemutakhiran, Lalu Hadrian yang juga Ketua DPW PKB NTB meminta BPS membuka sumber data penentuan desil kepada publik. Menurutnya, transparansi diperlukan karena hasil klasifikasi ekonomi ini berdampak langsung pada pelayanan masyarakat.
"Yang kedua, BPS juga harus menjelaskan kepada masyarakat sumber data yang digunakan di dalam menentukan desil. Karena ini berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat," jelasnya.
Kesalahan Penetapan Berpotensi Salah Salur Bansos
Persoalan berawal ketika BPS tengah menjalankan sensus ekonomi nasional. Masyarakat yang telah didata dapat mengecek posisi ekonominya secara mandiri melalui kanal yang disediakan. Namun, banyak warga justru menemukan janggal: kondisi ekonominya di dunia nyata tak sejalan dengan desil yang tertera.
Protes pun ramai disuarakan, mendorong Komisi X DPR RI turun tangan. Lalu Hadrian menilai pembenahan data bukan sekadar meredam keresahan, melainkan langkah darurat agar distribusi bantuan sosial dan beasiswa tepat sasaran.
Menanggapi hal ini, BPS diharapkan segera merespons dengan langkah konkret sebelum tenggat dua pekan berakhir. Jika tidak, kekeliruan data berisiko terus berulang dan memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
