LAMPUNG TENGAH — Angka kemiskinan di Lampung Tengah yang berhasil ditekan dari dua digit menjadi satu digit mendapat apresiasi dari anggota Komisi VIII DPR RI. Di sela kunjungan kerja reses, Sabtu (25/7/2026), Selly Andriany Gantina menyebut capaian itu sebagai terobosan nyata Pemkab setempat.
“Terobosan Pemkab Lampung Tengah ini luar biasa. Lewat berbagai program, mereka mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Ini tentu prestasi yang sangat membanggakan,” ujar Selly dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Mengapa Sekolah Rakyat Mendesak Dihadirkan?
Menurut Selly, pemutusan rantai kemiskinan harus dimulai dari sektor pendidikan. Ia menilai angka putus sekolah masih menjadi persoalan yang perlu ditangani serius. Rintisan Sekolah Rakyat dinilai sebagai solusi paling tepat untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Kami dari Komisi VIII DPR RI akan mendorong percepatan realisasi rintisan Sekolah Rakyat di Lampung Tengah sebagai solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan,” tegas legislator asal Dapil Jawa Barat VIII itu.
UMKM Terkendala Sertifikasi Halal
Di luar sektor pendidikan, Selly juga menyoroti cakupan sertifikasi halal di Lampung Tengah yang dinilai masih sangat sedikit. Padahal, kata dia, sertifikasi ini menjadi kunci bagi produk UMKM untuk bisa bersaing di pasar yang lebih luas, termasuk ritel modern.
“Sertifikasi halal yang diberikan di Lampung Tengah masih sangat sedikit. Karena itu, kami akan mendesak pihak penyelenggara jaminan produk halal agar lebih memberikan perhatian ke wilayah ini,” ujar Selly.
Ia berjanji akan menyuarakan persoalan ini ke tingkat pusat agar Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan perhatian khusus pada pelaku UMKM di Lampung Tengah.
Pelayanan Keagamaan Tetap Jadi Prioritas
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Selly mengapresiasi komitmen Pemkab Lampung Tengah yang tetap memfasilitasi sarana pelayanan keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Kolaborasi dengan Kementerian Agama ini dinilainya bisa menjadi teladan bagi daerah lain.
“Sinergi antara pemda dan instansi vertikal seperti Kemenag ini patut dicontoh. Pelayanan publik di bidang keagamaan tetap berjalan meski anggaran terbatas,” pungkasnya.
