LAMPUNG TIMUR — Sorotan tajam mengarah ke belanja operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Timur yang dinilai janggal di tengah gencarnya kampanye efisiensi anggaran daerah. Data yang beredar di publik menunjukkan total alokasi mencapai sekitar Rp19 miliar untuk sejumlah pos belanja.
Rinciannya, Rp12 miliar untuk perjalanan dinas, Rp5 miliar untuk makan dan minum, Rp1,5 miliar untuk kursus singkat atau pelatihan, serta Rp500 juta untuk pengadaan pakaian dinas. Angka-angka ini menjadi kontras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
PPWI: Jangan Biarkan Efisiensi Hanya Jadi Slogan
Husin Muchtar menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah kewajiban konstitusional penyelenggara negara. Ia menilai besaran anggaran tersebut perlu diuji kelayakannya.
"Uang rakyat harus kembali untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai semangat efisiensi hanya menjadi slogan, sementara belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat justru tetap membengkak," ujar Husin dalam pernyataan yang diterima redaksi, Senin lalu.
Ia mendesak aparat pengawasan internal pemerintah untuk melakukan evaluasi objektif. Jika ditemukan indikasi pemborosan atau ketidaktepatan skala prioritas, harus ada tindak lanjut profesional.
Kritik Bukan Serangan, Tapi Partisipasi Publik
Pimpinan Koran KPK Group menilai polemik ini menjadi momentum bagi lembaga publik memperkuat akuntabilitas. Menurutnya, kritik publik jangan dipandang sebagai serangan terhadap lembaga negara.
"Jika seluruh penggunaannya telah sesuai aturan dan memberikan manfaat yang jelas, tentu tidak ada yang perlu ditutupi. Transparansi justru akan meningkatkan kepercayaan publik," ujarnya.
Normatif vs Realitas: Kapan Belanja DPRD Dibilang Wajar?
Secara normatif, penganggaran belanja operasional DPRD dimungkinkan dalam regulasi tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dewan. Namun, prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan tetap menjadi asas yang harus dijunjung dalam pengelolaan APBD.
Filsuf Yunani Aristotle pernah mengingatkan bahwa tujuan negara adalah mewujudkan kebaikan tertinggi bagi warganya. Relevansinya hari ini: setiap rupiah yang keluar dari kas daerah harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar rutinitas birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, Sekretariat DPRD Lampung Timur belum memberikan tanggapan resmi atas desakan audit dan transparansi yang disuarakan PPWI dan elemen masyarakat lainnya.
