PESISIR BARAT — Proses penyusunan dokumen itu dimulai dengan agenda ekspose kajian perencanaan yang berlangsung di Gedung Lamban Juang, Pekon Rawas, pada Selasa (21/7/2026). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan dihadiri oleh jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bapperida Drs. Gunawan, M.Si., serta Kepala Diskominfotiksan Belly Oscar, S.H., M.H. Tim konsultan ahli dari PT Bumi Karya Konsultan juga turut serta dalam penyusunan dokumen ini.
Menurut Dedi Irawan, peningkatan volume pelayanan publik menjadi alasan utama perlunya pusat pemerintahan yang lebih representatif. Ia menegaskan bahwa kawasan perkantoran yang baru harus selaras dengan prinsip tata ruang berwawasan lingkungan.
Kajian Mencakup Efisiensi Energi hingga Mitigasi Bencana
Dokumen kajian yang disusun bersama konsultan ini tidak hanya membahas desain bangunan. Perencanaannya mencakup berbagai elemen krusial, mulai dari efisiensi energi, tata kelola lahan, konservasi alam, aksesibilitas publik, hingga mitigasi risiko bencana alam.
“Melalui kajian ini, kita ingin menghadirkan kawasan perkantoran terpadu yang tidak hanya menjadi pusat pelayanan publik, tetapi juga mencerminkan wajah baru ibukota yang hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” ujar Dedi Irawan dalam sambutannya.
Instansi Diminta Sediakan Data Akurat
Bupati meminta seluruh instansi perangkat daerah untuk bersinergi memberikan data yang akurat. Hal ini diperlukan agar dokumen yang dihasilkan realistis dan sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal daerah.
Dedi berharap, dengan adanya kompleks perkantoran terpadu ini, birokrasi yang berbelit dapat dipangkas. Selain itu, kenyamanan aparatur saat bekerja juga diharapkan meningkat, dan yang terpenting, akses masyarakat Pesisir Barat dalam mendapatkan layanan pemerintah menjadi lebih mudah.
