TULANG BAWANG BARAT — Data anggaran yang diperoleh media menunjukkan, nilai setiap paket bervariasi dari Rp12 juta hingga Rp230 juta. Paket terbesar senilai Rp230.000.000 untuk satu kegiatan, disusul paket Rp92.100.000 dan Rp88.500.000. Rata-rata, setiap paket kegiatan menghabiskan anggaran sekitar Rp53 juta.
Dasar Perhitungan Konsumsi Belum Jelas
Besaran nominal itu memicu pertanyaan dari berbagai kalangan. Publik ingin tahu berapa kali kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang hadir, serta rincian belanja makanan dan minuman dalam setiap kegiatan.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyebutkan, belanja konsumsi rapat idealnya disesuaikan dengan jumlah peserta, durasi kegiatan, serta standar biaya yang berlaku.
“Kalau anggarannya mencapai ratusan juta rupiah dalam satu paket, tentu perlu dijelaskan berapa kali kegiatan dilaksanakan, siapa pesertanya, dan bagaimana rincian penggunaannya,” ujar sumber tersebut.
Metode Pengadaan Langsung Jadi Sorotan
Selain nilai anggaran yang besar, penggunaan metode Pengadaan Langsung pada seluruh paket juga menjadi perhatian. Metode ini diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, transparansi pelaksanaan dinilai penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pengamat tata kelola keuangan daerah menilai belanja konsumsi rapat merupakan pos anggaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara rinci. Mulai dari daftar kegiatan, jumlah peserta, harga satuan konsumsi, hingga penyedia jasa yang ditunjuk.
Alokasi di Tengah Kebutuhan Peningkatan Mutu Pendidikan
Di tengah masih banyaknya kebutuhan peningkatan mutu pendidikan — seperti sarana-prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga program peningkatan kualitas belajar siswa — alokasi anggaran konsumsi rapat yang mencapai Rp743 juta dinilai layak menjadi perhatian publik dan lembaga pengawas.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat membuka secara transparan rincian penggunaan anggaran tersebut. Langkah ini dinilai penting agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemborosan ataupun mark-up.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait untuk meminta penjelasan mengenai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta rincian penggunaan anggaran belanja makanan dan minuman rapat tersebut.
