LAMPUNG TENGAH — Laporan polisi bernomor register tertentu telah diterima Satreskrim Polres Lampung Tengah pada Juni 2026. Pelaporan ini menyeret nama legislator daerah yang diduga menjanjikan keuntungan besar dari investasi dapur MBG kepada warga.
Janji Keuntungan yang Tak Pernah Tiba
Berdasarkan laporan yang diterima, VBW menawarkan skema investasi pembangunan dapur MBG dengan iming-iming keuntungan Rp750 per penerima manfaat. Angka itu dihitung dari sekitar 4.000 porsi makanan yang disediakan setiap hari.
Korban dijanjikan keuntungan mulai dibayarkan setelah dapur beroperasi selama 10 hari kerja. Dapur tersebut disebut mulai beroperasi pada November 2025, namun hingga berbulan-bulan kemudian, keuntungan yang dijanjikan tak kunjung diterima.
Kronologi: Dari Janji Sertifikat Hingga Nomor Tak Aktif
Sunarti mengaku telah beberapa kali mendatangi terlapor untuk menagih janji. Dalam pertemuan-pertemuan itu, VBW disebut berjanji akan mengembalikan seluruh modal berikut keuntungan dan menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Namun, janji tersebut tak pernah direalisasikan.
Memasuki Maret 2026, korban mulai kesulitan menghubungi VBW. Nomor telepon sang legislator tidak lagi aktif. Saat mendatangi kediamannya, Sunarti selalu mendapat informasi bahwa yang bersangkutan tidak berada di rumah.
Harapan Korban: Usut Tuntas dan Kembalikan Uang
Merasa tidak mendapat kepastian, Sunarti akhirnya melaporkan kasus ini ke Polres Lampung Tengah. Ia berharap pihak kepolisian dapat mengusut perkara secara profesional dan transparan.
"Saya minta uang yang sudah diinvestasikan bisa kembali. Kalau terbukti ada unsur pidana, pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar korban dalam laporannya.
Belum Ada Tanggapan dari Terlapor
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan terkait laporan tersebut. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan guna memperoleh penjelasan dan keberimbangan informasi.
Polres Lampung Tengah dijadwalkan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran melibatkan seorang wakil rakyat yang seharusnya mengawasi jalannya program, justru diduga menjadi bagian dari praktik investasi bermasalah.
