LAMPUNG — KAI melaporkan, realisasi penumpang kereta PSO itu tercatat sepanjang periode Januari hingga Mei 2026. Layanan ini mencakup berbagai kelas ekonomi yang disubsidi negara, seperti KA Ekonomi Bersubsidi dan beberapa rute jarak jauh dengan tarif khusus.
Direktur Utama KAI, Didiek Hartantyo, mengatakan bahwa peningkatan jumlah pengguna ini sejalan dengan program pemerintah untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. "Kami melihat animo yang sangat tinggi, terutama pada masa liburan dan akhir pekan. Tarif yang terjangkau menjadi faktor utama," ujarnya dalam keterangan resmi, pekan lalu.
Rute Padat dan Skema Subsidi
Rute-rute dengan kontribusi penumpang terbesar masih didominasi jalur utama Jawa, seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Yogyakarta, dan Bandung-Surabaya. Di Sumatera, rute Medan-Tebing Tinggi dan Padang-Pariaman juga mencatat okupansi tinggi.
Skema PSO sendiri merupakan kompensasi yang dibayarkan pemerintah kepada KAI agar selisih antara tarif komersial dan tarif yang dibayar penumpang bisa ditutup. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp 3,5 triliun untuk layanan kereta api penumpang kelas ekonomi.
Dampak ke Masyarakat dan Operasional KAI
Bagi masyarakat, keberadaan kereta subsidi ini menjadi penopang mobilitas dengan biaya rendah. Seorang penumpang tujuan Cirebon, Sari (34), mengaku rutin menggunakan KA PSO setiap dua minggu sekali untuk pulang kampung. "Kalau naik bus kadang macet, kalau kereta lebih pasti dan harganya masih murah," katanya saat ditemui di Stasiun Gambir.
Dari sisi operasional, KAI mengaku terus meningkatkan frekuensi perjalanan dan perawatan sarana untuk menjaga keandalan. Hingga Mei 2026, perseroan mengoperasikan rata-rata 120 perjalanan KA PSO per hari, naik 8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Target ke Depan
KAI menargetkan total penumpang PSO sepanjang 2026 bisa menembus 18 juta orang, seiring penambahan rute baru ke daerah-daerah yang belum terlayani. Beberapa di antaranya adalah jalur lintas selatan Jawa dan rute penghubung antarkota di Sumatera Barat.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berencana mengevaluasi skema subsidi agar tepat sasaran. Salah satu opsi yang mengemuka adalah integrasi data penumpang dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan subsidi hanya dinikmati kelompok masyarakat yang berhak.
Dengan tren positif ini, kereta subsidi tak hanya menjadi solusi transportasi murah, tapi juga instrumen menjaga daya beli dan konektivitas nasional di tengah tekanan harga bahan bakar.
