BANDARLAMPUNG — Sebanyak 8.619 petugas non-organik Badan Pusat Statistik (BPS) mulai bergerak ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sejak Senin (15/6/2026). Mereka akan mendata setiap rumah dan lokasi usaha dalam rangka Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang berlangsung selama 2,5 bulan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi responden pertama yang dikunjungi petugas di Jalan Nusa Indah, Rawalaut, Bandar Lampung. Ia didampingi Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, saat menerima tim BPS di kediaman pribadinya.
Mengapa Sensus Ekonomi 2026 Dianggap Strategis?
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, menjelaskan bahwa SE2026 kali ini mengusung konsep sensus ekonomi lengkap. Artinya, seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali akan dijaring, termasuk sektor pertanian dan pelaku usaha yang tidak terlihat — seperti usaha rumahan.
“Jadi ini adalah momentum, ya. Momentum 10 tahun sekali, jangan kita sia-siakan untuk memastikan pelaku usaha itu tercatat,” ujar Ahmadriswan. Pendataan serupa terakhir kali dilakukan pada 2016.
Perubahan Struktural Ekonomi Lampung dalam 10 Tahun
Gubernur Rahmat menekankan bahwa dalam satu dekade terakhir, perekonomian Lampung mengalami pergeseran signifikan, terutama di sektor tata kelola dan tata niaga. Data lapangan yang akurat, menurutnya, mutlak diperlukan agar pemerintah bisa memetakan arah pembangunan secara tepat.
“Tentunya kita harus menangkap, mencatat seluruh aktivitas ekonomi, perubahan apa saja yang dilakukan dan terjadi di Provinsi Lampung selama 10 tahun ini,” kata Rahmat.
Jaminan Kerahasiaan Data bagi Pelaku Usaha
Gubernur menjamin keamanan data yang dihimpun BPS karena telah dilindungi undang-undang. Ia meminta pelaku usaha — dari skala mikro, kecil, menengah, ekonomi digital, hingga perusahaan besar — untuk tidak menutup-nutupi data dan memberikan jawaban yang jujur kepada petugas.
“Ini tidak terafiliasi dengan data manapun dan pasti terjaga kerahasiaannya,” tegasnya. “Saya sudah didata, sekarang giliran Anda. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk data berkualitas, Lampung sejahtera.”
Dampak Data SE2026 bagi Kebijakan Publik
Validitas data SE2026 akan bermuara pada kebijakan publik berbasis bukti (evidence-based policy). Gubernur menyebut bahwa hasil sensus akan digunakan untuk membuat kebijakan yang pro-rakyat, pro-pembangunan, pro-pertumbuhan, dan inklusif.
“Kita ingin membuat ekonomi Provinsi Lampung itu yang ke depan maju, baik, tumbuh, tapi inklusif. Yang berefek, berdampak langsung kepada seluruh masyarakat,” tambahnya.
Ahmadriswan menambahkan bahwa data komprehensif ini bisa diurai per sektor untuk mendeteksi sektor produktif, memetakan potensi penyerapan tenaga kerja, dan mengidentifikasi sektor yang membutuhkan stimulus. “Sehingga kita mengetahui kondisi riil ekonomi di Lampung,” pungkasnya.
