BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan penyaluran bantuan sosial melalui integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2026. Langkah strategis ini bertujuan menyasar kelompok desil 1 dan desil 2 agar intervensi program pembangunan lebih terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya akurasi data dalam Rapat Koordinasi Pemanfaatan DTSEN di Ruang Sakai Sambayan, Kamis (30/4/2026). Saat ini, angka kemiskinan di Lampung tercatat sebesar 9,66 persen atau mencakup sekitar 800.000 jiwa yang memerlukan intervensi tepat sasaran.
Fokus Intervensi pada Kelompok Desil 1 dan Desil 2
Sekda Marindo Kurniawan menginstruksikan seluruh jajaran untuk memprioritaskan masyarakat di kelompok ekonomi terbawah. Program bantuan tidak boleh lagi bersifat sporadis, melainkan harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.
"Kita ingin memastikan semua program Provinsi Lampung fokus kepada desil 1 dan desil 2, sehingga penerima dan lokasi program benar-benar tepat sasaran dan bisa diukur dampaknya," ujar Marindo Kurniawan, Kamis (30/4).
Pemerintah daerah kini didorong untuk melakukan aksi "keroyokan" secara terpadu. Fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin secara konkret melalui validasi data yang kuat.
Aplikasi SIGER Deteksi Warga Miskin by Name by Address
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa DTSEN memungkinkan identifikasi warga miskin secara mendetail. Melalui pendekatan by name by address, pemerintah dapat mengetahui identitas dan lokasi pasti sasaran intervensi tanpa meleset.
Untuk memudahkan pemantauan, BPS memperkenalkan aplikasi visualisasi data bernama SIGER. Platform ini memungkinkan pejabat daerah mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi berdasarkan wilayah, tingkat pendidikan, hingga karakteristik hunian warga secara mendalam.
"Data ini bukan sekadar angka, tetapi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata. Jika intervensi mikro tepat, maka secara makro hasilnya juga akan baik," kata Ahmadriswan.
Validasi Data dan Peran Operator Desa Jadi Kunci
Meskipun sistem digital telah tersedia, tantangan validitas data masih membayangi pelaksanaan di lapangan. Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto menyoroti adanya inclusion error dan exclusion error yang memicu ketidaktepatan sasaran bantuan selama ini.
Dinas Sosial mencatat tingkat kesalahan data saat ini masih berada di angka 28,8 persen. Guna mengatasi hal tersebut, Pemprov Lampung berencana memperkuat peran operator desa melalui pemberian insentif agar proses pemutakhiran data berjalan lebih rutin dan akurat.
Koordinator PKH Lampung Slamet Riyadi menambahkan, proses ground checking terus dikebut oleh 1.549 pendamping di 229 kecamatan. Saat ini, verifikasi untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nonaktif telah mencapai 71,28 persen dari total 145.279 keluarga.
Pemprov Lampung menjadwalkan pemutakhiran data secara berkala setiap triwulan untuk menjaga akurasi sasaran program. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan efektif menurunkan angka kemiskinan di seluruh wilayah Lampung.
