BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggencarkan program pelatihan vokasi di 33 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Langkah ini diambil untuk memperbanyak serapan tenaga kerja produktif ke pasar kerja, dengan fokus utama pada pelatihan pengelasan.
Kepala Disnaker Provinsi Lampung Agus Nompitu menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan realisasi anggaran yang berkorelasi langsung dengan penyerapan tenaga kerja. “Kami terus mendorong percepatan realisasi anggaran yang berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja produktif di daerah agar terserap ke pasar kerja,” ujarnya di Bandarlampung, Sabtu.
Program pelatihan vokasi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Agus menjelaskan, pelatihan tersebut difokuskan pada kejuruan pengelasan yang dinilai memiliki permintaan tinggi di pasar kerja.
“Pelatihan vokasi ini ada di 33 titik, yang ada di 13 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pelatihan ini difokuskan pada pelatihan pengelasan,” katanya.
Selain dari APBD, Disnaker Lampung juga memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program serupa. Pelatihan dari APBN dilakukan berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan keterampilan di pasar kerja.
Peningkatan keterampilan tenaga kerja difokuskan di empat balai latihan kerja (BLK) yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung. Keempat BLK tersebut adalah Balai Latihan Kerja Bandarlampung, Balai Latihan Kerja Kalianda, Balai Latihan Kerja Way Abung Lampung Utara, dan Balai Latihan Kerja Metro.
“Sehingga nanti bentuk kegiatannya melalui pelatihan-pelatihan dengan beberapa kejuruan yang dimiliki oleh masing-masing balai latihan kerja. Itu yang kami manfaatkan dari dana APBN,” tambah Agus.
Disnaker Lampung memastikan bahwa seluruh program pelatihan, baik dari APBD maupun APBN, dirancang untuk menjawab kebutuhan industri. Pelatihan berbasis kompetensi ini diharapkan mampu mempersingkat waktu tunggu tenaga kerja sebelum terserap ke perusahaan atau sektor usaha formal.
Dengan adanya 33 titik pelatihan dan optimalisasi empat BLK, pemerintah provinsi optimistis angka pengangguran terbuka di Lampung dapat ditekan secara bertahap. Langkah ini sekaligus menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di tengah persaingan pasar kerja yang semakin ketat.