LAMPUNG — Indonesia menyatakan terbuka memenuhi permintaan sejumlah negara tetangga untuk ekspor listrik, namun menegaskan kesepakatan harga harus menguntungkan kedua pihak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menolak segala bentuk tekanan dalam negosiasi dan memastikan belum menandatangani kesepakatan power grid ASEAN karena hitungannya dinilai belum adil bagi Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah negara tetangga telah menyampaikan permintaan agar Indonesia mengekspor listrik. Pemerintah tidak menutup pintu, tetapi memberi syarat tegas: kerja sama hanya jalan kalau harganya menguntungkan kedua belah pihak.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang. Ia menyoroti praktik negosiasi yang menurutnya cenderung menekan Indonesia dari sisi harga.
Harga Harus Win-Win, Bukan Ditentukan Sepihak
Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan menerima skema harga yang hanya menguntungkan satu pihak. Menurutnya, prinsip kerja sama internasional harus saling menguntungkan, bukan saling menekan.
"Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh. Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan," ujar Bahlil.
Ia juga meminta negara-negara mitra menggunakan adat ketimuran dalam bernegosiasi. Bahlil menyebut Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga hubungan dengan negara mana pun harus dibangun atas dasar saling menghormati.
"Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang. Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami," katanya.
"Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif. Kepada saudara-saudara saya negara tetangga, tolonglah kita pakai adat ketimuran dalam bernegosiasi. Saya tahu kalian punya cara-cara main itu. Saya tahu kalian," sambung Bahlil.
Power Grid ASEAN Belum Diteken, Ini Alasannya
Rencana pembangunan jaringan listrik atau power grid Asia Tenggara sampai sekarang belum terealisasi. Penyebabnya, Indonesia belum menandatangani kesepakatan antarnegara karena belum ada kesepakatan soal harga.
Bahlil mengungkap Menteri Energi Malaysia telah berbicara langsung dengannya mengenai kelanjutan proyek tersebut. Komitmen ini sebelumnya masuk dalam KTT ASEAN di Manila, dan menurut Bahlil, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum menandatangani.
"Kemarin Menteri Energi dari Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila, tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan dan betul, itu saya belum tanda tangan," ujarnya.
"Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," tambah Bahlil.
Posisi Indonesia di Peta Listrik Kawasan
Permintaan ekspor listrik dari negara tetangga menempatkan Indonesia pada posisi strategis. Sebagai negara dengan kapasitas pembangkit besar dan sumber energi berlimpah, Indonesia punya daya tawar untuk menetapkan skema harga yang layak.
Namun posisi itu juga membawa risiko. Tanpa kejelasan harga dan kerangka kerja sama yang adil, proyek interkoneksi listrik kawasan berpotensi tertunda lebih lama. Dampaknya bukan hanya pada hubungan dagang energi, tetapi juga pada rencana integrasi kelistrikan ASEAN yang sudah lama digagas.
Bagi pelaku usaha di sektor energi, sinyal dari Bahlil menjadi acuan penting. Pemerintah tidak akan meneken kesepakatan yang dinilai merugikan, termasuk untuk proyek strategis seperti power grid ASEAN. Negosiasi harga akan menjadi penentu utama apakah Indonesia segera bergabung atau tetap menahan tanda tangan.
