JAKARTA — Rapat penguatan tata kelola itu mempertemukan pengurus Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu dari seluruh wilayah barat Indonesia. Bagi Provinsi Lampung, pertemuan ini menjadi jalur sinkronisasi program kerja yang selama ini berjalan di tiga kelembagaan berbeda. Purnama Wulan Sari Mirza hadir mewakili TP PKK Provinsi Lampung.
Pembahasan utama rapat menyangkut tata kelola kelembagaan agar setiap unsur bisa menjalankan perannya secara optimal. Ketua Umum Dekranas Ny. Tri Suswati Tito Karnavian menilai tiga lembaga itu punya titik temu yang kuat meski tugas dan karakteristiknya berbeda.
Mengapa Dekranasda, PKK dan Posyandu Perlu Berjalan Seiring
Menurut Tri Suswati, penguatan kelembagaan dibutuhkan supaya program pengembangan kerajinan bisa direncanakan dan dilaksanakan secara terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Tata kelola yang jelas menjadi syarat agar tiap unsur tidak bekerja sendiri-sendiri.
"Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal," ujar Ny. Tri Suswati Tito Karnavian.
Ia menegaskan tiga lembaga tersebut memiliki keterkaitan erat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Perbedaan tugas tidak menghapus kebutuhan untuk duduk dalam satu meja koordinasi.
"Walaupun memiliki tugas dan karakteristik yang berbeda, ketiganya memiliki titik temu yang sangat kuat, yaitu dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Program Pusat Diselaraskan Hingga Tingkat Kabupaten dan Kota
Wulan Mirza menyebut rapat ini sebagai momentum memperkuat sinergitas Dekranasda, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu di Lampung. Penyelarasan menyangkut program kerja dari tingkat pusat hingga daerah.
"Hari ini diharapkan untuk sinergitas dari tiga lembaga ini, bagaimana PKK, Posyandu dan Dekranasda dapat mensinkronisasikan program-program kerja," kata Wulan Mirza.
Menurutnya, program yang dirumuskan di tingkat pusat akan dibawa ke provinsi dan diteruskan ke daerah. Dengan begitu, manfaat program bisa dirasakan langsung oleh warga di kampung-kampung.
"Program-program kerja dari pusat akan kami bawa ke provinsi dan juga nanti akan ke daerah," ujarnya.
Wulan Mirza berharap kolaborasi ketiga lembaga menghasilkan program kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Lampung. Ia juga menyinggung dukungan terhadap pembangunan di provinsi tersebut.
"Mudah-mudahan kolaborasi kerja sama ini akan menghasilkan apa-apa yang harus kita laksanakan ke depan untuk Provinsi Lampung kita tercinta," ujarnya.
Dampak ke Daerah Bergantung pada Koordinasi Lapangan
Sinergi Dekranasda, PKK, dan Posyandu diuji di tingkat kelurahan dan desa. Posyandu menangani layanan kesehatan ibu dan anak, PKK menggerakkan pemberdayaan keluarga, sementara Dekranasda membina perajin dan UMKM.
Ketika program ketiganya diselaraskan, sasaran penerima manfaat bisa tumpang tindih tanpa terkoordinasi. Penyelarasan di Jakarta menjadi titik awal sebelum instruksi turun ke kabupaten dan kota di Lampung.
Rapat penguatan tata kelola ini diharapkan memperkuat koordinasi kelembagaan maupun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di daerah. Hasilnya akan terlihat dari program kerja yang dijalankan masing-masing lembaga di tingkat provinsi dan kabupaten.
