BANDARLAMPUNG — Prestasi Lampung sebagai provinsi dengan inflasi tahunan paling rendah di Indonesia menandai efektivitas strategi pengendalian harga yang dijalankan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah kabupaten/kota. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini menunjukkan inflasi nasional secara tahunan (year on year/yoy) pada Mei 2026 mencapai 3,08 persen.
Kota Bandar Lampung dan Lampung Timur Pimpin Kendali Inflasi di Sumatera
Pada tingkat kabupaten/kota se-Pulau Sumatera, Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan inflasi tahunan terendah. Kabupaten Lampung Timur juga masuk dalam jajaran daerah dengan inflasi rendah di wilayah tersebut. Capaian ini menunjukkan sinergi antara pemerintah provinsi dan daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Meski unggul secara tahunan, Lampung mencatat inflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,82 persen pada Mei 2026. Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama, dengan andil 0,53 persen secara bulanan dan 1,64 persen secara tahunan.
Komoditas Pangan Masih Jadi Pemicu Utama Kenaikan Harga
BPS melaporkan sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi nasional, antara lain cabai merah, minyak goreng, bawang merah, tomat, dan beras. Di Lampung, data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu pertama Juni 2026 menunjukkan kenaikan sebesar 0,28 persen. Komoditas dengan andil terbesar terhadap kenaikan harga di provinsi ini adalah cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah untuk waspada terhadap kenaikan harga komoditas strategis, terutama beras dan minyak goreng. Menurutnya, meskipun kenaikannya relatif kecil, dampaknya terhadap inflasi cukup signifikan.
Langkah Lanjutan: Gerakan Menanam Cabai hingga SPHP
Tomsi meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui gerakan menanam cabai, penguatan distribusi pangan, serta optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah pusat berharap seluruh daerah terus mengawasi distribusi dan ketersediaan bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
Meski menorehkan capaian positif, Pemprov Lampung tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga komoditas strategis, khususnya menjelang periode permintaan yang meningkat. Stabilitas perekonomian daerah menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli warga.
