BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan pergeseran paradigma pembangunan desa dari sekadar penyedia komoditas mentah menjadi pusat pengolahan produk bernilai tambah. Kebijakan ini akan didukung dengan penguatan sarana pascapanen di tingkat lokal.
Dalam agenda pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Lampung, Selasa (5/5/2026), Mirza menegaskan bahwa ekonomi desa harus naik kelas. Salah satu intervensi konkretnya adalah penyediaan 500 unit alat pengering atau dryer untuk komoditas padi dan jagung yang ditargetkan rampung dalam dua tahun ke depan.
Target 500 Unit Dryer dan Pupuk Organik Cair Gratis
Fasilitas pengeringan tersebut diproyeksikan memangkas kerugian pascapanen sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Dengan adanya alat ini, desa tidak lagi terburu-buru menjual gabah atau jagung basah dengan harga rendah ke tengkulak atau industri besar di luar daerah.
Selain infrastruktur fisik, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program distribusi pupuk organik cair (POC) secara gratis. Program ini dirancang untuk mendongkrak produktivitas lahan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi mayoritas desa di Bumi Ruwa Jurai.
“Arah kebijakan pembangunan desa ke depan tidak lagi hanya menjual komoditas mentah, melainkan mendorong produk olahan bernilai tambah,” ujar Gubernur Mirza di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung.
Desa Jadi Pemasok Utama Program Makan Bergizi Gratis
Integrasi kebijakan daerah dengan agenda strategis nasional menjadi poin krusial dalam paparan Gubernur. Ke depan, konsep kawasan desa mandiri akan diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang diusung pemerintah pusat. Desa diposisikan sebagai penyedia utama bahan baku pangan lokal.
Sinergi ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi sirkular. Desa memproduksi bahan pangan, mengolahnya melalui sarana yang disediakan provinsi, dan menyuplainya untuk kebutuhan program gizi nasional. Mirza memastikan porsi anggaran provinsi akan lebih banyak terserap ke tingkat desa.
“Tidak ada program pemerintah provinsi yang tidak menyentuh desa, kecuali pembangunan jalan provinsi. Selebihnya kami arahkan untuk mendukung penguatan ekonomi desa,” katanya.
Penguatan Kapasitas Kepala Desa Sebagai Ujung Tombak
Gubernur Mirza mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal. Kepala desa diminta tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi inovator yang mampu mengelola potensi sumber daya di wilayahnya masing-masing.
Pelantikan DPD Apdesi Merah Putih Lampung periode 2026–2031 ini dipimpin oleh Lekat Dulah Adi Putra sebagai ketua. Organisasi ini diharapkan menjadi jembatan aspirasi untuk mewujudkan kemandirian desa yang selaras dengan visi pembangunan daerah.
Ketua DPP Apdesi Merah Putih, Asep Anwar Sadat, menekankan pentingnya soliditas organisasi dalam mengawal kebijakan dari pusat hingga ke daerah. Ia menyebut keselarasan langkah antara kepala desa dan gubernur menjadi kunci kesejahteraan masyarakat desa di Lampung.
Lekat Dulah Adi Putra menyatakan komitmennya untuk mendukung program unggulan "Desaku Maju". Program ini akan menjadi fondasi pergerakan organisasi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
