BANDARLAMPUNG — Pemprov Lampung menuntaskan peta jalan program perumahan dan sarana nelayan itu lewat pengajuan ke pemerintah pusat. Dari 32 lokasi yang diajukan, delapan sudah tuntas: empat beroperasi pada 2025 dan empat lainnya selesai dibangun pada 2026.
Sisa 24 titik menjadi pekerjaan rumah yang dijadwalkan rampung pada 2027. Bani menyatakan sebagian pembangunan belum masuk tahap fisik.
"Saat ini ada yang sedang proses kontrak pembangunan," kata Bani di Bandarlampung, Selasa.
Kabupaten Tanggamus menjadi wilayah dengan titik terbanyak, yakni delapan lokasi. Rinciannya KNMP Karanganyar, Way Nipah, Tanjungan, Karangbrak, Betung, Talagening, Tanjung Agung, dan Penyandingan.
Pesisir Barat menyusul dengan empat titik: Pekon Balom, Kota Jawa, Marang, dan Pasar Kota Krui. Kota Bandarlampung mendapat tiga lokasi, yaitu KNMP Kangkung, Bumi Waras, dan Kota Karang Raya.
Wilayah lain masing-masing dua titik, yakni Lampung Timur (Muara Gading Mas dan Labuhan Ratu), Pesawaran (Kekatang dan Sukarame), serta Tulang Bawang (Kuala Teladas dan Sungai Burung). Lampung Selatan hanya satu titik di Banding, Kecamatan Rajabasa, begitu pula Mesuji di Sidang Muara Jaya.
Bani merinci capaian dua tahun terakhir sebagai basis perencanaan tahap berikutnya. Empat KNMP sudah dibangun dan beroperasi pada 2025. Empat lokasi lain selesai dibangun pada 2026.
Delapan titik itu menjadi bagian dari 32 lokasi yang diajukan Pemprov Lampung ke pemerintah pusat. "Di Provinsi Lampung kemarin kami mengajukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 32 lokasi," ujarnya.
Pemprov menargetkan pembangunan bukan sekadar fisik bangunan. Bani menyebut KNMP dirancang memperlengkapi masyarakat nelayan dengan sarana prasarana yang memadai.
"Dengan terbangunnya 24 Kampung Nelayan Merah Putih di 2027 harapannya dapat memperlengkapi masyarakat nelayan dengan adanya pembangunan sarana prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, membuka akses luas agar nelayan tumbuh mandiri, berdaya saing dan menjadi pilar utama masa depan kelautan dan perikanan," tambahnya.
Perhatian berikutnya ada pada realisasi kontrak pembangunan yang masih berjalan. Jadwal 2027 bergantung pada kesiapan lahan dan proses lelang di tiap kabupaten/kota penerima.