BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, mendorong optimalisasi sistem barcode dalam distribusi BBM subsidi. Menurutnya, digitalisasi ini penting untuk memastikan penyaluran solar dan premium bersubsidi bagi petani serta nelayan tepat sasaran dan transparan.
Yusnadi menilai sistem barcode dapat menjadi alat pengawasan yang lebih modern dan akurat. Ia menyebut teknologi ini bisa meminimalisasi potensi penyalahgunaan kuota subsidi di lapangan.
“Digitalisasi melalui barcode dapat membantu memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ujar Yusnadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung, Kamis (20/5/2026).
Meski mendorong digitalisasi, politikus PKS itu mengingatkan agar sistem tidak menyulitkan masyarakat kecil. Ia menyoroti kondisi di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses internet dan infrastruktur teknologi.
“Jangan sampai sistem yang dibuat justru menyulitkan masyarakat kecil. Petani dan nelayan kita membutuhkan kemudahan akses,” tegasnya.
Yusnadi meminta pemerintah dan pihak terkait menyiapkan skema distribusi yang adaptif. Ia mencontohkan kemungkinan penggunaan sistem offline atau verifikasi sederhana yang tetap berjalan meski koneksi internet tidak stabil.
Ketua Fraksi PKS ini juga menekankan pentingnya integrasi data penerima manfaat. Data tersebut harus tersinkronisasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas.
“Intinya adalah bagaimana subsidi ini tepat sasaran, mudah diakses, tetapi tetap memiliki pengawasan yang baik. Teknologi harus menjadi alat bantu pelayanan masyarakat, bukan menjadi hambatan baru,” kata Yusnadi.
RDP yang digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Lampung itu turut dihadiri kelompok petani dan nelayan dari Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Komisi IV berkomitmen mengawal perbaikan tata kelola distribusi BBM subsidi untuk sektor pertanian dan perikanan.