BANDAR LAMPUNG — Ratusan nelayan dan petani di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, masih kesulitan mengakses solar bersubsidi meskipun pemerintah telah mengalokasikan kuota khusus sebesar 79 ribu liter lebih. Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, mempertanyakan sistem distribusi yang dinilai tidak jelas dan hanya tercatat di atas kertas.
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok nelayan dan petani Bandar Surabaya, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (21/5/2026). Ghofur menyoroti adanya kesenjangan antara kuota umum yang disalurkan melalui SPBU dengan kuota khusus yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan dan petani.
“Kalau memang ada kuota khusus nelayan sebesar 79 ribu liter lebih, maka harus ada sistem distribusi yang jelas. Jangan sampai kuota itu hanya tercatat di atas kertas, tetapi masyarakat nelayan dan petani tetap kesulitan mendapatkan solar,” ujar politikus PKS dari daerah pemilihan Lampung Tengah itu.
Menurut Ghofur, kondisi geografis Bandar Surabaya menjadi kendala utama. Jauhnya akses menuju SPBU serta ketatnya pengawasan distribusi di lapangan membuat sebagian masyarakat membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal. Praktik ini jelas memberatkan nelayan dan petani yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar.
“Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem distribusinya. Apakah kuota khusus itu benar-benar dipisahkan dan dapat diakses oleh nelayan dan petani yang memiliki hak, atau hanya dititipkan di SPBU umum tanpa pengawasan distribusi yang jelas,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Lampung mendorong Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pendataan penerima manfaat. Mekanisme seperti sistem rekomendasi, penggunaan barcode, hingga pengawasan distribusi yang lebih ketat dinilai perlu segera diterapkan agar kuota subsidi tidak salah sasaran.
Ghofur juga meminta solusi jangka pendek dan jangka panjang dipertimbangkan, termasuk kemungkinan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) atau sub penyalur BBM di wilayah Bandar Surabaya. Langkah ini diyakini dapat mempermudah akses masyarakat terhadap BBM subsidi tanpa harus menempuh jarak jauh.
“Negara harus hadir memastikan petani dan nelayan tidak kesulitan mendapatkan energi untuk bekerja. Kuota subsidi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak,” pungkas Ghofur.