BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menggelar asistensi pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk seluruh kabupaten dan kota, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi bimbingan teknis penanganan insiden siber bagi aparatur daerah.
Materi yang dilatihkan mencakup skenario peretasan situs pemerintahan yang diubah menjadi laman judi online, serta serangan ransomware yang mengunci data dan meminta tebusan. Para peserta dari dinas komunikasi dan informatika se-Lampung menjalani simulasi langsung penanganan kedua jenis serangan tersebut.
Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo, menyebut keamanan siber sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan digital ke depan. Menurutnya, semakin tinggi ketergantungan layanan publik pada sistem digital, semakin vital peran pengelola keamanan siber di daerah.
Ganjar menganalogikan sistem pengamanan siber dengan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di permukiman warga. Ia menekankan bahwa pertahanan harus dibangun sejak awal, bukan setelah insiden terjadi.
"Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal, seperti Siskamling di lingkungan masyarakat. Ketika penjagaan kuat, maka kesempatan pelaku kejahatan akan semakin kecil," kata Ganjar.
Ganjar mendorong penguatan kolaborasi antarinstansi pemerintah, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber, dan praktisi teknologi. Pola berbagi informasi mengenai modus dan ancaman siber, kata dia, harus terus dibangun agar pemerintah tidak gagap saat menghadapi serangan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya keamanan digital di lingkungan aparatur. Mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kewaspadaan terhadap phishing, pencurian data, dan ransomware.
"Ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sudah menjadi ancaman nyata yang bisa memengaruhi keamanan negara," tegas Ganjar.
Pembentukan TTIS ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas keamanan siber daerah untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keamanan digital menjadi prasyarat interoperabilitas data dan pertukaran informasi antarlebaga dalam implementasi Satu Data Indonesia.
BSSN memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan keamanan siber ini. Sejumlah instansi yang turut serta dalam asistensi antara lain Diskominfo kabupaten/kota, RSUDAM Lampung, Bank Lampung, serta beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, IIB Darmajaya, dan Politeknik Negeri Lampung.