BANDAR LAMPUNG — Iqbal Ardiansyah menegaskan bahwa bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung seharusnya tidak dipasok dari luar daerah. Menurut Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung itu, justru program ini harus menjadi ruang tumbuh bagi petani, peternak, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Lampung adalah lumbung pangan nasional. Sangat disayangkan apabila kebutuhan bahan baku MBG justru dipasok dari luar daerah. Program ini harus menjadi ruang tumbuh bagi petani, peternak, pelaku UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa,” ujar Iqbal dalam diskusi dengan Erlan Heryanto.
Potensi Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional
Lampung, menurut Iqbal, memiliki hampir seluruh komoditas yang dibutuhkan dapur MBG: beras, jagung, telur, ayam, ikan, aneka sayur, dan buah. Ia menilai program ini tidak boleh dipandang sekadar belanja negara, melainkan investasi sosial dengan efek berganda. Setiap kilogram beras dari petani lokal, setiap butir telur dari peternak daerah, dan setiap ikat sayur dari masyarakat akan menggerakkan ekonomi akar rumput.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski potensi besar, diskusi keduanya juga menyoroti sejumlah kendala. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai masih perlu pembenahan, baik dari sisi fasilitas, higienitas, tata kelola operasional, maupun mekanisme distribusi. Namun, Iqbal menegaskan bahwa kondisi itu harus dijadikan momentum evaluasi, bukan alasan menghentikan program.
“Kalau ada dapur yang bermasalah, benahi dapurnya. Tingkatkan kualitas pengelolanya, perbaiki sistemnya, dan awasi pelaksanaannya. Jangan cita-cita besarnya yang dikorbankan. Yang harus diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan programnya,” tegasnya.
Tiga Langkah Pengawalan KNPI di Lampung
KNPI, menurut Iqbal, tidak boleh sekadar menjadi penonton. Pemuda harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah yang ikut mengawal sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan di lapangan. Tiga langkah menjadi fokus pengawalan organisasi kepemudaan itu terhadap program MBG di Lampung.
- Pertama, memperkuat pengawasan sosial melalui jaringan pemuda hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memastikan kualitas layanan dapur MBG sesuai standar.
- Kedua, mendorong pemerintah agar rantai pasok pangan benar-benar berpihak kepada petani, Gapoktan, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha lokal.
- Ketiga, memperluas edukasi kepada pengelola dapur serta kelompok tani agar mampu memenuhi standar keamanan pangan, higienitas, dan kualitas gizi nasional.
Diskusi sore itu, menurut Erlan Heryanto, makin menegaskan bahwa yang sedang dibangun melalui program MBG bukan sekadar dapur untuk menyediakan makanan. Melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang menghubungkan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, pemerintah, dan masyarakat dalam satu rantai pembangunan yang saling menguatkan. Ia berharap kekurangan yang masih ditemukan dijawab dengan evaluasi dan penyempurnaan, bukan menghentikan program yang membawa harapan bagi jutaan anak Indonesia dan ribuan pelaku usaha pangan lokal.
