PESAWARAN — Anak-anak binaan di LPKA Bandarlampung tetap bisa mengenyam pendidikan formal meski berada di dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, M. Hilal, menegaskan bahwa negara wajib menjamin hak dasar setiap anak Indonesia untuk mendapatkan edukasi, tanpa terkecuali mereka yang berhadapan dengan hukum.
"Siapapun anak itu dan dari mana pun asalnya, adalah kewajiban negara untuk memberikan pendidikan dan pembinaan ke depan supaya mereka menjadi lebih baik. Setiap anak Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi," ujar M. Hilal di Pesawaran, Kamis.
Kolaborasi dengan PKBM dan Sekolah Terdekat
Untuk mengatasi kendala klasik seperti putus sekolah dan ijazah yang hilang, LPKA menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta sekolah-sekolah di sekitar. Kerja sama ini melahirkan program sekolah filial dan kelompok belajar kejar paket A, B, dan C.
Melalui program kesetaraan ini, anak-anak binaan yang lulus dari LPKA dipastikan memiliki ijazah resmi. Ijazah tersebut menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk perguruan tinggi.
Bukan Sekadar Belajar di Kelas
Pembinaan di LPKA Pesawaran tidak hanya berhenti pada pendidikan formal. M. Hilal menambahkan, ada fokus pada pembinaan kepribadian dan keagamaan. Kedisiplinan juga ditempa lewat gerakan Pramuka dan bela negara, sementara bakat anak-anak diasah di bidang seni dan olahraga.
Apresiasi dari Ketua TP PKK Lampung
Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, memberikan apresiasi atas pola pembinaan terstruktur di LPKA Bandarlampung. Ia memastikan bahwa Pemprov Lampung siap mendukung penuh sinergi program pemberdayaan dan perlindungan anak binaan.
"Selamat Hari Anak Nasional Tahun 2026. Jadilah anak yang sehat, berakhlak mulia, berbakti, dan saling melindungi untuk menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045," tutur Purnama.
