KALIANDA — Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erman Yusneli itu didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Dari 49 anggota dewan, 10 orang tidak hadir dengan keterangan satu sakit dan sembilan izin.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan persetujuan bersama kedua Raperda bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi. Menurutnya, persetujuan itu menjadi awal tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan yang dihasilkan benar-benar diterapkan.
Apa Isi Dua Perda yang Baru Disetujui?
Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah diarahkan memperkuat tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik dinilai penting supaya aset daerah dimanfaatkan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sementara Perda Penyelenggaraan Jalan menjadi landasan pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan. Pembangunan dan penyelenggaraan jalan diharapkan berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan warga.
Bupati Minta Perangkat Daerah Tidak Berhenti di Kertas
Radityo menekankan setiap Perda harus punya nilai guna dan mampu menjawab kebutuhan daerah. Perhatian tidak boleh berhenti pada proses pembentukan aturan, tetapi berlanjut pada pelaksanaan konsisten oleh perangkat daerah terkait.
"Kami terus menekankan kepada perangkat daerah terkait, agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya," kata Radityo Egi Pratama.
Bupati menilai keberhasilan sebuah Perda tidak hanya diukur dari proses pembentukannya. Efektivitas penerapan dan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran yang sama pentingnya.
Mengapa Dua Perda Ini Dianggap Penting bagi Warga Lampung Selatan
Aset daerah yang tertib administrasi memudahkan pemerintah daerah merencanakan belanja dan pemeliharaan fasilitas publik. Adapun regulasi jalan menyangkut langsung akses warga antarwilayah, terutama di kabupaten yang punya banyak ruas jalan penghubung kecamatan.
Sinergi pemerintah daerah dan DPRD Lampung Selatan disebut terus terpelihara sebagai modal menghasilkan kebijakan berkualitas. Kedua pihak berharap pengelolaan aset daerah semakin akuntabel dan penyelenggaraan infrastruktur jalan semakin terarah.
Setelah persetujuan paripurna, dua Raperda itu masuk tahap penetapan menjadi Perda. Pelaksanaan oleh perangkat daerah menjadi ujian berikutnya, terutama soal disiplin perencanaan dan pertanggungjawaban yang diminta Bupati.