BANDARLAMPUNG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung memfasilitasi Pemerintah Provinsi Lampung untuk menambah jumlah koperasi yang menjadi penyalur kredit ultra mikro (UMi) bagi pelaku UMKM. Langkah ini merupakan bagian dari pemanfaatan delapan skema pembiayaan kreatif yang disebut special mission vehicles (SMV) Kemenkeu. Saat ini, baru satu koperasi aktif menyalurkan kredit UMi di Rajabasa, Bandarlampung, dan satu lagi tengah dalam proses pengujian.
Satu Koperasi Aktif, Satu Lagi Dalam Proses Uji Kelayakan
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto mengatakan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung telah datang ke kantornya untuk berkolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), salah satu SMV Kemenkeu. "Kami fasilitasi agar bisa berkolaborasi dengan SMV Kemenkeu yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk menambah sebaran penyalur UMi," ujarnya di Bandarlampung, Rabu.
Menurut Purwadhi, di Provinsi Lampung koperasi yang telah aktif menjadi penyalur UMi berada di Rajabasa, Bandarlampung. Satu koperasi lagi yang akan menyusul adalah koperasi petambak udang Dipasena, yang saat ini tengah menjalani pengujian dan pemeriksaan untuk memastikan kinerja keuangannya sehat.
Bukan Sekadar Penyaluran Kredit, Ada Program Pemberdayaan
Purwadhi menjelaskan, melalui kerja sama dengan PIP, koperasi tidak hanya bisa menyalurkan kredit ultra mikro reguler, tetapi juga program UMi Pro. Selain itu, ada sinergi pendanaan APBD untuk kredit UMKM lokal serta program pemberdayaan UMKM dan penguatan kapasitas penyalur UMi dan UMi Pro. "Sebenarnya kemarin ada enam koperasi yang diundang dan ini nanti ditingkatkan," kata dia.
Ia menambahkan, Pemprov Lampung juga memiliki peluang untuk mengembangkan ekspor UMKM dan komoditas unggulan melalui pembiayaan dari PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). "Yang menarik ternyata dinas ini memiliki program ekspor UMKM dan ekspor komoditas ikan dori, yang bisa meminta pembiayaan serta pembinaan ke LPEI," ujarnya.
Delapan Skema Pembiayaan Kreatif dari Kemenkeu
Selain PIP dan LPEI, Kemenkeu memiliki enam SMV lain yang bisa dimanfaatkan Pemprov Lampung. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), misalnya, menjalankan program peremajaan sawit rakyat dengan pendanaan Rp60 juta per hektare, termasuk bantuan benih, pupuk, dan beasiswa pendidikan vokasi bagi anak pekebun.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengelola dana bergulir kehutanan, perhutanan sosial, dan ekonomi sirkular sampah. Pada 2025, Provinsi Lampung telah mendapatkan dana FoLU Net Sink 2030 dari Norwegia sebesar Rp7,6 miliar melalui skema ini.
Skema lainnya mencakup PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk program perbaikan rumah di kawasan kumuh dan pembiayaan homestay pariwisata, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menjamin risiko gagal bayar proyek daerah, PT Geo Dipa Energi (GDE) untuk pendampingan investasi panas bumi, dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pinjaman daerah berbasis infrastruktur dan program.
