KOTABUMI — Perdebatan soal rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT SMI memanas setelah muncul anggapan bahwa Fraksi Gerindra di DPRD menolak kebijakan tersebut. William Mamora, yang juga anggota Komisi III DPRD Lampung Utara, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rapat resmi fraksi yang menghasilkan keputusan penolakan.
“Kalau memang menolak, tentu sebelumnya kami menggelar rapat fraksi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diketahui ketua partai serta disampaikan kepada Ketua DPRD. Faktanya, itu tidak pernah ada,” ujar William saat dihubungi melalui sambungan video WhatsApp, Selasa.
Bukan Sekadar Judul Pemberitaan
William mengaku heran dengan respons sejumlah pihak yang langsung bereaksi tanpa memahami duduk perkara sebenarnya. Ia menilai banyak yang hanya terpaku pada judul pemberitaan tanpa menelusuri fakta dan substansi yang ia sampaikan.
“Harusnya dicek dulu fakta dan substansinya. Jangan asal bicara, apalagi sesama koalisi. Jangan sampai terkesan mencari poin politik,” katanya.
Menurut William, sikap Ketua DPD Partai NasDem dan Ketua DPD PAN Lampung Utara patut diapresiasi karena mampu menjaga situasi tetap kondusif. “Pernyataan mereka objektif dan teduh, sehingga suasana tetap guyub,” ujarnya.
Kritik untuk Perbaikan, Bukan Penolakan
William menjelaskan, sebagai bagian dari koalisi pengusung pemerintah daerah, Fraksi Gerindra tetap perlu kritis dan selektif terhadap setiap kebijakan. Ia menyebut bahwa masukan yang ia sampaikan justru lahir dari aspirasi masyarakat yang diterimanya, baik dari kepala desa maupun tokoh masyarakat di berbagai wilayah.
“Selama ini persoalannya tidak ada anggaran karena efisiensi. Sekarang ada rencana pinjaman untuk pembangunan infrastruktur, maka saya merasa perlu memperjuangkan lokasi yang menjadi aspirasi masyarakat. Ada beban moral yang harus saya jalankan,” tegas pengacara yang juga menjabat Sekretaris DPC PERADI Kotabumi ini.
Dalam rapat pimpinan yang dihadiri pimpinan DPRD, ketua fraksi, Sekretaris Daerah, dan jajaran pemerintah daerah, William sempat mempertanyakan kemungkinan perubahan lokasi pembangunan dari 17 ruas jalan yang direncanakan.
“Saya hanya meminta agar dilakukan kaji ulang terhadap locus pembangunan apabila masukan dan aspirasi yang berkembang di fraksi-fraksi sama sekali tidak dipertimbangkan,” ujarnya.
Mengapa Pinjaman PT SMI Jadi Polemik?
Rencana peminjaman dana ke PT SMI oleh Pemkab Lampung Utara menjadi sorotan karena menyangkut anggaran pembangunan infrastruktur di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Sejumlah fraksi di DPRD awalnya memberikan catatan terkait prioritas lokasi proyek dan mekanisme pengembalian pinjaman.
William memastikan hubungan Fraksi Gerindra dengan pihak eksekutif tetap berjalan baik. Ia pun mengimbau seluruh pihak agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang diduga memanfaatkan polemik tersebut untuk kepentingan politik jangka pendek.
“Saya yakin Bupati dan Wakil Bupati cermat dan bijak melihat persoalan ini,” kata dia.
