KOTABUMI — Dukungan terhadap rencana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kian menguat di tengah perdebatan politik yang memanas. Ketua DPD NasDem Lampung Utara, Imam Syuhada, dan Ketua DPD PAN Lampung Utara, Hamidi, secara terbuka menyatakan sikap partai mereka mendukung langkah Bupati Hamartoni Ahadis dan Wakil Bupati Romli. Sikap ini sekaligus menunjukkan adanya perbedaan tajam di internal kekuatan politik lokal.
Imam Syuhada menilai kegaduhan yang terjadi belakangan ini tidak semestinya terjadi. Menurutnya, pembahasan awal di DPRD pada prinsipnya telah mengerucut pada persetujuan mayoritas fraksi, meski disertai sejumlah catatan kritis.
"Sejak awal kami mengikuti perkembangan dan komunikasi intens dengan pimpinan serta anggota Fraksi NasDem. Dalam satu tahapan kami mendapat laporan bahwa pada hakikatnya semua fraksi menyetujui pinjaman tersebut, hanya ada catatan kritis terutama terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)," kata Imam dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
NasDem: Kritik soal PAD Harus Dihormati, Infrastruktur Jalan Mendesak
Meski mendukung pinjaman, NasDem memberikan catatan keras terhadap kinerja pengelolaan PAD. Imam menilai optimalisasi PAD masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. "Peningkatan PAD wajib terus didorong. Kami menilai sektor-sektor pendulang PAD masih membutuhkan pembenahan serius," ujar dia.
Namun, kritik tersebut tidak mengubah sikap partai. Imam beralasan, kebutuhan mendesak masyarakat, terutama persoalan infrastruktur jalan yang rusak di hampir seluruh wilayah desa, menjadi prioritas utama. Ia menyebut keluhan soal jalan rusak sangat dominan dan muncul berulang kali dalam hasil reses anggota DPRD.
"Kami melihat keluhan masyarakat soal jalan rusak sangat dominan. Hampir terjadi di setiap desa. Karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak," ujarnya.
PAN: Perintah Partai, Kader Wajib Patuh
Sikap lebih tegas datang dari Ketua DPW PAN Lampung Utara, Hamidi. Ia menyatakan partainya mendukung penuh rencana pinjaman sepanjang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Hamidi bahkan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PAN di DPRD untuk mendukung kebijakan tersebut.
"Sepanjang berdampak pada masyarakat, kami dukung penuh. Kami juga mengajak tokoh masyarakat, LSM, insan pers, dan lembaga lain ikut mengawasi penggunaan anggaran pinjaman ini," ujar Hamidi.
Instruksi partai ini bersifat mengikat. Hamidi menegaskan, anggota Fraksi PAN yang tidak mematuhi arahan akan menghadapi konsekuensi organisasi.
"Saya instruksikan anggota Fraksi PAN mendukung program bupati terkait pinjaman ini. Jika tidak mematuhi, tentu ada konsekuensi organisasi," katanya.
Peta Politik di DPRD: Ada yang Tolak, Ada yang Usul Dipotong
Polemik pinjaman Rp150 miliar sebelumnya memunculkan sikap berbeda di lingkungan DPRD Lampung Utara. Fraksi Gerindra dan Demokrat tercatat menyampaikan penolakan dan meminta pimpinan DPRD meninjau ulang usulan tersebut. Namun, dinamika internal muncul setelah anggota Badan Anggaran DPRD dari Fraksi Gerindra, Nurdin Habim, justru menyatakan dukungan terbuka.
Nurdin menilai pinjaman tidak semestinya dipersepsikan negatif. Ia melihat instrumen ini sebagai percepatan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah, terutama untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak parah.
Sementara itu, Fraksi PKS meminta pemerintah melakukan kajian lebih matang terhadap risiko dan kemampuan pengembalian pinjaman. Fraksi Golkar mengusulkan plafon pinjaman diturunkan menjadi maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap pinjaman sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan infrastruktur.
Perdebatan ini kini tidak hanya bergerak di ruang parlemen, tetapi juga merambah arena politik partai. Tarik-menarik antara kebutuhan percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas masih terus berlangsung.
