LAMPUNG — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan usulan perbaikan ekosistem pengadaan bahan bakar minyak kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan disusun dari pengalaman dan kajian untuk menekan risiko kelangkaan BBM nasional, setelah antrean panjang terjadi di Jember, Makassar, dan Klungkung.
Luhut menyampaikan rencana usulan itu dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Ia menilai sistem pengadaan dan distribusi BBM perlu dibenahi di sejumlah titik agar gangguan pasokan tidak berulang.
"Kita juga sedang menyiapkan usulan kepada Presiden (Prabowo) bagaimana membangun ekosistem pengadaan bahan bakar dan sebagainya, dengan pengalaman yang ada dan studi yang dilakukan, sehingga dengan demikian akan mengurangi kemungkinan-kemungkinan terjadinya kelangkaan secara nasional," kata Luhut.
Menurut Luhut, pemerintah mengakui ada celah dalam rantai pasok energi yang perlu ditutup. Ia menyebut pembenahan tidak cukup hanya di sisi stok, tetapi juga menyentuh mekanisme pengadaan dan pengiriman ke daerah.
"Kita juga mengusulkan tadi mengenai ekosistem bagaimana untuk mengatasi hal ini tidak terjadi lagi ke depan. Dan memang ada kekhawatiran kita, ya mungkin di kita sendiri perlu ada perbaikan di sana-sini," ujarnya.
Luhut juga menyinggung perkembangan harga minyak dunia dan produk energi dalam pembahasan bersama pemerintah. Namun ia belum merinci bentuk ekosistem yang diusulkan maupun langkah teknis yang akan ditempuh.
Antrean pembelian BBM sempat terjadi di sejumlah daerah, antara lain Jember di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, serta Klungkung di Bali. Kejadian itu menjadi sorotan karena terjadi di wilayah dengan aktivitas ekonomi padat.
Pertamina menyebut perubahan pola distribusi, penyesuaian jadwal pengiriman, dan lonjakan permintaan sebagai faktor yang memengaruhi antrean di beberapa wilayah. Perseroan belum memberikan rincian volume tambahan pasokan yang disiapkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan ketahanan stok BBM nasional berada di kisaran 16-18 hari. Ia menyebut antrean di Jawa Timur dan Bali berkaitan dengan kendala distribusi melalui kapal.
Bahlil pun meminta Pertamina menambah armada kapal untuk mempercepat pengiriman BBM ke wilayah yang mengalami keterlambatan pasokan.
Bagi pelaku usaha, terutama sektor transportasi dan logistik, kepastian pasokan lebih menentukan daripada harga. Antrean yang berulang menambah biaya operasional karena waktu tempuh dan konsumsi bahan bakar ikut naik.
Dari sisi fiskal, perbaikan ekosistem pengadaan berpotensi memangkas biaya distribusi yang selama ini membebani APBN melalui subsidi dan kompensasi energi. Namun besaran penghematan bergantung pada desain kebijakan yang belum dipaparkan.
Investor di sektor energi akan mencermati apakah usulan ini berujung pada perubahan kontrak pengadaan, penambahan infrastruktur penyimpanan, atau