METRO — Sektor pertanian menopang hampir 28 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang menembus lebih dari Rp500 triliun. Serapan tenaga kerjanya mencapai 44 persen populasi. Karena itu, Wagub Jihan menilai fokus pada kesejahteraan dan produktivitas pertanian akan menentukan kemajuan daerah.
"44 persen masyarakat kita yang bekerja di bidang pertanian, perikanan, dan hortikultura. Maka kalau ini jadi fokus perhatian kita di Provinsi Lampung, fokus kesejahteraannya, fokus produktivitas pertaniannya, maka insya Allah Lampung akan semakin maju dan juga semakin sejahtera pula," ujar Wagub Jihan.
Wagub Jihan menekankan adopsi PM-AAS tidak boleh dimaknai sebatas pemanfaatan alat mekanisasi. Esensi utamanya adalah menciptakan efisiensi beban produksi sekaligus memperbesar keuntungan petani.
"Pentingnya Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PM-AAS ini menjadi salah satu instrumen modernisasi pertanian yang tidak boleh dimaknai sekadar menghadirkan mesin atau teknologi baru ke sawah, tetapi lebih dari itu bagaimana efisiensi cost pertanian, produktivitasnya meningkat, dan tentu ada margin yang lebih besar lagi untuk dapat diuntungkan oleh petani para petani kita," jelasnya.
Keberhasilan percontohan PM-AAS di Kabupaten Lampung Tengah seluas 100 hektare yang dikelola 77 petani mencatatkan hasil panen 11,2 ton per hektare. Capaian itu jauh di atas rata-rata produktivitas padi nasional yang stagnan di kisaran 5 ton per hektare sejak 2010.
Secara agregat, Lampung memproduksi 3,2 juta ton padi pada tahun sebelumnya. Angka itu menempatkan provinsi ini dalam posisi surplus beras secara nasional.
Pemprov Lampung menyalurkan sejumlah intervensi untuk menjaga stabilitas ekosistem pangan. Mulai dari pemberian pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah, penyediaan mesin pengering gabah (bed dryer), hingga penguatan peran BUMDes dan koperasi desa dalam memangkas rantai tata niaga panen.
"Dengan ekosistem seperti ini tentu saja petani memiliki lebih banyak pilihan ke depannya dalam mengelola hasil pertanian. Saya berharap bantuan dan kegiatan hari ini menjadi bagian dari proses peningkatan produktivitas kesejahteraan petani, khususnya di Kota Metro dan seluruh Provinsi Lampung," pungkas Wagub Jihan.
Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi, dan Reformasi Birokrasi Tin Latifah menyebut akselerasi swasembada pangan yang telah diraih harus dijaga keberlanjutannya. Menurutnya, target swasembada yang semula empat tahun dipercepat menjadi tiga tahun, lalu satu tahun, sudah tercapai.
"Bapak Presiden kan maunya kita swasembada pangan. Waktu itu swasembada pangannya 4 tahun, ternyata dipersingkat menjadi 3 tahun, terus dipersingkat lagi menjadi 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai," ujar Tin Latifah.
Ia menambahkan capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi nyata di lapangan antara petani, penyuluh, dan jajaran pemerintah daerah. Memasuki 2026, tantangan iklim ekstrem menuntut lompatan inovasi agar produktivitas gabah tidak mandek.
"Produktivitas padi kita dari tahun 2010 itu stagnan di angka 5 ya, 5 ton, 5,1, 5,2, terakhir 5,3. Kita harus punya lompatan teknologi, kita harus berpikir di luar yang kebiasaannya. Nah, ini PM-AAS sudah dicoba di beberapa provinsi, memang rata-ratanya semua di atas 10 ton. Kemarin di Lampung Tengah ada yang 12 ton, ada yang 11 ton, ada yang 10 ton ya, rata-ratanya 11 koma sekian. Jadi ini bukan angan-angan, ini sudah terealisasi," jelasnya.
Tin Latifah memaparkan Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia pada 2026 berpotensi mencapai 38,6 juta ton dan masuk jajaran empat besar dunia. Implementasi PM-AAS seluas 1 juta hektare secara nasional pada 2026 dan 3 juta hektare pada 2027 diharapkan mendongkrak rata-rata produktivitas nasional.
Khusus Lampung, alokasi PM-AAS mencapai 35.100 hektare dengan target awal pertanaman bulan September sebesar 2.500 hektare yang terus dikejar hingga akhir tahun.
"Selama 10 bulan ke depan insya Allah stok beras masih aman. Ketika stok kita aman, Indonesia tidak melakukan impor beras dan dampaknya harga beras nasional langsung turun. Artinya apa, kita tuh pasar terbesar. Makanya Pak Presiden melalui Bapak Menteri, kedaulatan pangan, ketersediaan pangan harus bisa kita penuhi secara mandiri," paparnya.
Tin Latifah menekankan percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) pada September menjadi momentum krusial penentu kebijakan pangan ke depan.