BANDAR LAMPUNG — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung telah menyiapkan skema manajemen kas untuk memastikan pembayaran pinjaman daerah senilai Rp1 triliun kepada Bank BJB berjalan lancar. Pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan di provinsi ini.
Marindo Kurniawan mengatakan pengaturan pembayaran pinjaman menjadi bagian dari pengelolaan kas yang dilakukan BPKAD. Skema itu mencakup pengaturan arus kas alias cash flow agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
"Kalau alokasinya soal pinjaman BPKAD. Nah nanti BPKAD ada cash flow-nya, ada manajemen kasnya, aturannya tentang pembayaran pinjaman. Insya Allah semua mekanismenya telah ditentukan dan kita mengatur kas yang ada untuk bisa menyelesaikan pinjaman," kata Marindo saat dimintai keterangan, Jumat (28/8/2026).
Pembayaran pinjaman ini nantinya bersumber dari penerimaan daerah yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu pemasukannya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB), namun Marindo menegaskan penerimaan dari sektor tersebut tidak secara khusus dialokasikan hanya untuk membayar pinjaman.
"Semua penerimaan daerah, salah satunya dari pajak kendaraan. Namun kalau pajak kendaraan kan banyak kita gunakan, antara lain untuk memastikan digunakan kembali untuk infrastruktur jalan, PKB juga untuk bagi hasil untuk pelayanan publik," jelasnya.
Marindo memastikan Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman pada tahun anggaran 2027. Namun, ia belum merinci besaran alokasi untuk pembayaran pokok maupun bunga pinjaman tersebut.
"Tahun 2027 sudah dianggarkan cukup. Nah kalau angkanya berapa, ada koma-komanya, ada sekian digitnya, tanya BPKAD coba ya. Yang pasti anggarannya sudah cukup untuk melakukan pembayaran," ujarnya.
Soal komponen bunga, Marindo mengatakan skema perhitungannya bisa berbeda sesuai ketentuan dalam perjanjian pinjaman. "Bunganya itu kan ada yang dia flat, ada yang dia juga kontinuitas. Nah itu silakan sama BPKAD," katanya.
Seluruh kewajiban pinjaman Pemprov Lampung kepada Bank BJB ditargetkan selesai pada 2029. Artinya, pelunasan rampung satu tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
"Dipastikan selesai tahun 2029. Atau setahun sebelum Pak Gubernur selesai," tegas Marindo.