Bandar Lampung — Tiga asosiasi media siber Lampung resmi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai wadah koordinasi pengawasan program nasional dan isu strategis daerah. Penandatanganan pakta integritas dihadiri Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Donny Irawan, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Ahmad Novriwan, dan Ketua AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia) Hendri Std di Jalan Sultan Agung, Bandar Lampung.
Pakta integritas menetapkan enam poin kesepakatan bagi ketiga organisasi media siber. Komitmen utama mencakup menjalankan tugas jurnalistik sesuai Undang-Undang Pers dan berkontribusi aktif mengawasi program pembangunan daerah maupun nasional yang direalisasikan di Lampung.
Donny Irawan, Komisioner I Sekber, menjelaskan bahwa "Sekber diharapkan menjadi wadah koordinasi antarorganisasi media siber dalam melakukan pengawasan, pertukaran informasi, serta penguatan peran pers dalam menyajikan informasi yang dapat dipercaya di tengah pesatnya arus informasi digital." Melalui Sekber, media siber Lampung dapat lebih solid dalam menghadapi dinamika, termasuk isu sensitif yang membutuhkan kehati-hatian.
Ahmad Novriwan, Komisioner II Sekber, menekankan bahwa Sekber yang berisikan ratusan media di Lampung harus menjalankan kontrol sosial secara efektif. "Melalui kerja-kerja jurnalistiknya sudah semestinya melakukan kontrol sosial. Melalui kebersamaan ini diharapkan lebih efektif menjalankan fungsi pers tersebut," ujar Novriwan.
Kontrol sosial yang dimaksud bukan sekadar kritik, melainkan upaya mencegah pimpinan daerah terjebak dalam persoalan hukum sekaligus mengawal kepentingan publik. Ini merupakan wujud tanggung jawab pers dalam demokratisasi informasi di tingkat daerah.
Sebagai langkah awal, Sekber memfokuskan perhatian pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program strategis nasional yang mencakup aktivitas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), hak penerima manfaat, dan peran pemerintah daerah dalam optimalisasinya.
Hendri Std, Komisioner III Sekber, menguraikan bahwa program MBG harus berjalan sesuai petunjuk teknis tanpa penyimpangan. "Pada prinsipnya kita menghendaki program MBG berjalan sesuai petunjuk teknis. Tidak ada lain. Sehingga bila ada yang melanggarnya sudah sepatutnya untuk disanksi. Sebab ini menyangkut penggunaan uang pajak rakyat sekaligus keselamatan penerima manfaat, mengingat masih terjadi peristiwa keracunan," jelasnya.
Untuk mendukung pemantauan, Sekber membuka saluran WhatsApp dan media sosial bagi publik melaporkan temuan. Penerima manfaat MBG yang merasa dirugikan atau memiliki bukti pelaksanaan SPPG tidak memenuhi standar teknis dapat menyampaikan informasi lengkap dengan data, foto, dan video. Sekber menjamin identitas pelapor akan dijaga dan dilindungi.
Aktivitas pemantauan akan dimulai pasca sarasehan "Lampung akan Dibawa Ke mana?" yang digelar Sekber pada Senin (11 Mei 2026) di Hotel Radisson. Sarasehan ini menjadi platform diskusi strategis sebelum operasionalisasi pengawasan penuh terhadap program nasional dan isu-isu daerah lainnya.