BANDAR LAMPUNG — Megawati menyampaikan orasi bertajuk "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil STIPAN. Di hadapan para wisudawan dan tamu undangan, Presiden ke-5 RI itu mengungkapkan pernah menerima tawaran agar PDI-P masuk ke dalam pemerintahan.
Tawaran itu ditolaknya. "Mau dikasih masuk ke pemerintahan, saya bilang terima kasih. Saya di luar saja," kata Megawati dalam orasinya.
Alasan PDI-P Bertahan di Luar Pemerintahan
Megawati menegaskan posisi partainya bukan sekadar manuver politik. Menurutnya, keputusan itu berkaitan dengan keyakinan dan prinsip ideologi yang dipegang PDI-P.
Ia menekankan pentingnya memahami Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila, ujarnya, tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dipahami berdasarkan sejarah kelahirannya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila. Makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila," ujarnya.
Soal Warga yang Enggan Berpendapat Tanpa Komando
Dalam kesempatan itu, Megawati menyoroti fenomena masyarakat yang dinilainya semakin enggan menyampaikan pendapat tanpa arahan atau komando dari pihak tertentu. Ia menilai kebiasaan itu menggerus keberanian publik bersuara.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu, jadi seperti harus perlu komando terus," ucapnya. "Ndak ada yang berani sekarang, semuanya begini," sambung Megawati.
Ia juga mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyinggung persoalan penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik.
Pesan Megawati: Jangan Takut Menyampaikan Kritik
Megawati mengingatkan masyarakat agar tidak takut menyampaikan kritik maupun pendapat. Kebebasan berbicara, menurutnya, merupakan hak warga negara yang telah dijamin konstitusi.
Ia lantas menceritakan pengalamannya yang pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum, kata Megawati, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan sebagai warga negara.
Di akhir orasinya, Megawati menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi pemerintahan dan masa depan bangsa. Kritik yang disampaikan, tegasnya, merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan Republik Indonesia.
"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," tegasnya.