BANDAR LAMPUNG — Platform Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN) resmi diluncurkan oleh 10 provinsi anggota FKD-MPU. Peluncuran menjadi bagian dari tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang ketahanan pangan yang telah disepakati sebelumnya. Sistem ini dibangun untuk menyatukan data sekaligus memperkuat rantai pasok pangan antardaerah.
Rapat di Hotel Emersia itu diikuti perwakilan Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor IPDN, Halilul Khairi, turut hadir.
Empat Langkah Penguatan Kerja Sama Pangan
Marindo memaparkan empat langkah yang perlu diperkuat dalam kolaborasi pangan antarprovinsi. Pertama, memperluas perdagangan dan distribusi komoditas untuk menghubungkan daerah surplus dengan wilayah yang kekurangan pasokan.
Kedua, membangun kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, hingga distributor. Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kerawanan pangan.
"Inilah esensi kerja sama antardaerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah," ujar Marindo.
Lampung Tawarkan Bundling Wisata Lintas Provinsi
Di sektor pariwisata, Lampung mengusulkan pengembangan paket perjalanan wisata lintas provinsi atau bundling. Konsep itu memungkinkan destinasi unggulan dari 10 provinsi dipasarkan dalam satu rangkaian perjalanan wisata.
Marindo menilai Lampung punya posisi strategis sebagai pintu gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa. Provinsi ini memiliki sejumlah destinasi unggulan, seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
"Oleh karenanya kami menawarkan promosi bersama destinasi wisata antardaerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata," tuturnya.
Digitalisasi Pemerintahan hingga Penanggulangan Bencana
Kerja sama FKD-MPU juga mencakup bidang digitalisasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, forum mendorong perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Marindo berharap rapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang bisa segera ditindaklanjuti seluruh anggota FKD-MPU. Menurutnya, tantangan pembangunan daerah — dari persoalan ekonomi, perubahan iklim, hingga perkembangan teknologi — membutuhkan penanganan bersama.
"Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik," kata Marindo.
Diskusi Bareng Dua Narasumber Kementerian
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan dua narasumber dari kementerian. Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi, Tin Latifah, memaparkan strategi optimalisasi produksi pangan nasional di provinsi anggota FKD-MPU.
Sementara Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Pariwisata, Rickayatul Muslimah, membahas pengembangan destinasi wisata berkelanjutan serta peluang sinergi konektivitas pola perjalanan wisata antardaerah.