MoU ini menetapkan BUMDes sebagai pemasok utama logistik dapur SPPG. Mulai dari bahan pangan pokok hingga produk olahan lokal, semua diupayakan dipenuhi dari desa setempat. Gubernur Rahmat menegaskan integrasi ini bukan seremonial, melainkan akan diawasi ketat untuk memastikan kerja sama berjalan nyata dan berkelanjutan.
"Kami ke depan ingin dapur SPPG yang ada di desa di kabupaten ini lebih terintegrasi dengan BUMDes yang ada di masing-masing desa, maka dilakukan MoU tadi. Ini akan dilakukan secara berkelanjutan serta diawasi apakah kerja sama ini berjalan atau tidak," ujar Gubernur Rahmat di Bandarlampung, Senin.
Target: Uang MBG Berputar di Desa, Bukan Bocor ke Luar
Kebijakan ini lahir dari aspirasi kepala desa yang ingin program MBG berdampak langsung ke warganya. Gubernur menjelaskan dana program berasal dari efisiensi anggaran pemerintah, termasuk efisiensi di tingkat desa. Oleh karena itu, desa harus ikut merasakan manfaatnya melalui pembelian produk lokal.
"Dengan integrasi ini, dapur tidak berjalan sendiri, tapi bisa berdampak bagi desa. Uang yang digunakan di Program Makan Bergizi Gratis berasal dari efisiensi yang dilakukan pemerintah, dan di dalamnya ada efisiensi yang dilakukan desa-desa. Jadi desa harus bisa merasakan dampaknya dengan adanya pembelian produk-produk di desanya," tambahnya.
Selain BUMDes, dapur SPPG juga didorong menjalin kerja sama dengan koperasi dan UMKM desa. Hal ini diharapkan memperluas rantai ekonomi lokal dan menghidupkan usaha kecil di tingkat akar rumput.
2.176 BUMDes Berbadan Hukum, 40 Unit Sudah Kategori Maju
Provinsi Lampung mencatat 2.435 BUMDes yang beroperasi di seluruh kabupaten/kota. Sebanyak 2.176 unit atau 89,04 persen di antaranya telah berbadan hukum, syarat penting untuk bermitra resmi dengan program pemerintah. Sebanyak 40 BUMDes masuk kategori maju, sementara sisanya masih dalam tahap berkembang, pemula, atau perintis.
Pemerintah menargetkan penambahan 15 BUMDes naik kelas menjadi maju setiap tahun. Integrasi dengan dapur SPPG diyakini menjadi akselerator bagi BUMDes perintis untuk tumbuh lebih cepat karena mendapat kepastian pasar dari program nasional.
1.158 Dapur SPPG Beroperasi, 168 Unit Lagi Menyusul
Saat ini, 1.158 unit dapur SPPG telah beroperasi di Lampung dari total 1.326 unit yang ditetapkan dalam surat keputusan. Masih ada 168 unit dapur yang belum beroperasi dan akan segera difungsikan. Setiap dapur yang aktif kini diwajibkan bermitra dengan BUMDes di desa lokasinya.
Dengan skema baru ini, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk bahan baku makanan bergizi gratis diharapkan langsung mengalir ke petani, peternak, dan pelaku UMKM desa. Pemerintah optimistis langkah ini tidak hanya memperbaiki gizi anak sekolah, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi desa secara berkelanjutan.
