Gubernur Lampung Beberkan 45 Kasus Sengketa Lahan ke Baleg DPR, Minta Regulasi Agraria Diperkuat

Penulis: Syaiful Bahri  •  Sabtu, 21 November 2026 | 07:31:01 WIB
Gubernur Lampung menerima kunjungan Baleg DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung.

BANDAR LAMPUNG — Kunjungan Baleg DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung menjadi forum bagi pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan regulasi yang berdampak langsung ke warga. Selain sengketa pertanahan, Gubernur menyoroti persoalan pemerataan kesejahteraan di sektor pertanian yang belum tuntas.

Rombongan Baleg diterima di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung. Kedatangan mereka dalam rangka menyerap aspirasi daerah untuk penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027.

45 Kasus Sengketa Lahan Melibatkan Warga hingga Perusahaan HGU

Gubernur menyebut laporan yang diterimanya mencatat sekitar 45 kasus sengketa lahan di Lampung. Pihak yang terlibat beragam, mulai dari masyarakat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha, pemerintah, hingga masyarakat adat.

Menurut Gubernur, persoalan itu muncul karena aturan yang ada belum cukup rigid menghadapi dinamika di lapangan. "Aturan-aturannya belum cukup rigid dalam menyikapi berbagai permasalahan ini. Dinamika ekonomi terus berkembang sehingga regulasi juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Ini yang harus kita selesaikan ke depan," ujarnya.

Ia menilai penyusunan Prolegnas semestinya berangkat dari evaluasi pelaksanaan legislasi tahun sebelumnya. Kebutuhan nyata masyarakat, terutama persoalan yang belum punya kepastian penyelesaian, mesti jadi pertimbangan utama.

Kenaikan Harga Komoditas Dinilai Lebih Banyak Dinikmati Pemilik Lahan

Persoalan pertanahan di Lampung tak lepas dari struktur sosial ekonomi warganya. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, baik tanaman pangan maupun komoditas perkebunan.

Gubernur mengakui kebijakan pemerintah pusat mendorong perbaikan harga komoditas pertanian dan berdampak positif pada pendapatan petani. Namun manfaat itu belum dirasakan merata, khususnya oleh buruh tani yang tidak memiliki lahan sendiri.

"Kenaikan harga komoditas memang bagus, tetapi yang mendapatkan keuntungan lebih besar adalah pemilik lahan. Sementara buruh tani yang bekerja menggarap lahan orang lain belum tentu merasakan manfaat yang sama. Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu kita perhatikan," jelasnya.

Kondisi tersebut, kata Gubernur, menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan kesejahteraan. Ia berharap aspirasi daerah ini masuk sebagai bahan pertimbangan regulasi nasional, sehingga memberi kepastian hukum sekaligus mendorong pemerataan manfaat pembangunan.

Pemprov Minta Sinkronisasi UU Pusat dan Perda Diperkuat

Selain soal agraria, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara undang-undang yang dibentuk pemerintah pusat dengan peraturan daerah. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi.

Ia juga mengapresiasi peran anggota Baleg DPR RI dari daerah pemilihan Lampung, Bob Hasan, yang dinilai menjembatani aspirasi masyarakat daerah ke tingkat nasional.

Baleg DPR: UU Reforma Agraria Jadi Landasan Kepastian Hukum

Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan terima kasih atas penerimaan dan fasilitasi Pemprov Lampung. Pada masa persidangan 2026–2027, Baleg membentuk dua tim kunjungan kerja untuk penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027, yakni ke Lampung dan Jawa Tengah.

Menurut Bob Hasan, kunjungan kerja ini bagian dari upaya DPR memastikan proses pembentukan regulasi menjawab kebutuhan masyarakat. Ia juga menjelaskan perkembangan penyusunan regulasi, termasuk penyelesaian rancangan aturan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

Terkait persoalan agraria yang disampaikan Gubernur, Bob Hasan menyebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai salah satu landasan penting. Regulasi itu dinilai menciptakan kepastian hukum atas pengusahaan dan pengelolaan lahan, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

Ia menegaskan pengaturan reforma agraria tidak dimaksudkan menghambat investasi. Aturan tersebut justru memberi kepastian hukum bagi para pihak yang mengelola lahan.

Bagi Pemprov Lampung, hasil kunjungan ini menjadi bekal untuk mendorong penyelesaian 45 kasus sengketa lahan yang masih menggantung. Sinkronisasi regulasi pusat-daerah akan menentukan seberapa cepat persoalan itu menemukan jalan keluar.

Reporter: Syaiful Bahri
Sumber: web.lintaslampung.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top