BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui APBD murni 2026 menggelontorkan dana Rp11,6 miliar untuk pengembangan pupuk hayati cair di 800 lokasi desa. Program ini merupakan bagian dari Desaku Maju yang menyasar 15 kabupaten dan kota di seluruh provinsi.
Target 2.000 Titik pada 2027, Potensi Ekonomi Rp30 Triliun
Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi Lampung, Endang Wahyuni, menyebut perluasan program ini bertujuan mendorong kemandirian petani dan mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis. “Pada 2026 ini melalui APBD murni telah dialokasikan 800 lokasi pengembangan pupuk hayati cair, dan ini otomatis akan mampu meningkatkan produksi pertanian,” ujarnya di Bandar Lampung, Rabu.
Tidak berhenti di 2026, pemerintah menyiapkan ekspansi masif pada tahun berikutnya. “Pada 2027 nanti ditargetkan program pupuk hayati cair ini bisa dikembangkan secara aktif serta teraplikasi penuh di 2.000 titik di desa atau kelompok dengan luas lahan yang terlayani kurang lebih 800 ribu hektare,” tambah Endang.
Menurut perhitungan Bappeda, jika target 2.000 titik tercapai, dampak ekonominya sangat signifikan. “Potensi tambahan ekonomi Lampung bisa mencapai Rp17-21 triliun per tahun bila berdasarkan skenario sedang. Bila program sangat berhasil maka potensi ekonomi bisa mencapai Rp30 triliun per tahun,” jelas dia.
Peningkatan Produksi Hingga 30 Persen, Tapi Irigasi Juga Kunci
Endang menjelaskan, pupuk hayati cair mampu memperbaiki kualitas tanah dan berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 15 hingga 30 persen. Pada komoditas padi, lonjakan ini bisa menambah produksi ratusan ribu ton gabah kering giling.
Meski optimistis, ia mengingatkan bahwa hasil panen tidak semata-mata ditentukan oleh pupuk. “Pupuk hayati cair ini diyakini mampu meningkatkan produksi sebesar 30 persen per hektare, namun yang perlu diingat juga untuk peningkatan hasil pertanian bukan hanya dipengaruhi pupuk saja, tapi irigasi, ancaman cuaca atau iklim pun harus menjadi perhatian,” ucap dia.
Program ini sebelumnya telah dijalankan di 500 lokasi desa sepanjang 2025. Dengan tambahan 800 lokasi tahun depan, pemerintah berharap semakin banyak kelompok tani yang bisa menekan biaya produksi dan memperkuat kemandirian pangan di Lampung.
