BANDAR LAMPUNG — Proses verifikasi besar-besaran tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap ribuan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 463 unit untuk sementara waktu dibekukan operasionalnya lantaran terkendala masalah administrasi dan profil data yang tidak lengkap.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan, dari total 27.485 SPPG yang terdaftar, pihaknya telah menetapkan 27.022 unit yang resmi beroperasi melayani sekolah-sekolah. Sisanya, 463 dapur, tengah menjalani proses perbaikan data dan verifikasi lebih lanjut.
Setelah dilakukan penelusuran lebih mendalam terhadap 463 SPPG yang disuspensi, ditemukan sejumlah pelanggaran serius di lapangan. Sebanyak tujuh unit di antaranya diketahui sudah tidak layak untuk melanjutkan program.
"Kemudian kami temukan dari 463 yang kami suspend tadi, ada tujuh, ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi. Ada juga dapurnya tidak ada, jadi ini kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen," ujar Sudaryono di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Ketujuh SPPG yang bermasalah tersebut resmi dicoret dari daftar pelaksana program MBG. Sementara itu, status ratusan dapur lain yang masih disuspensi akan ditentukan setelah proses verifikasi dan kelengkapan data selesai dilakukan.
Langkah penyisiran data ini dinilai krusial untuk memastikan program MBG berjalan sesuai sasaran. BGN menegaskan bahwa program ini hanya boleh didukung oleh dapur yang benar-benar siap beroperasi dan melayani penerima manfaat di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan.
"Hari ini kami laporkan bahwa kami sedang bereskan semua dari 27.485, kemudian kami sisir, sudah kami buat surat penetapan SPPG. Jadi SPPG itu melayani di mana, melayani sekolah di mana saja itu sudah kami tetapkan 27.022. Sisanya ada 463 yang kami suspend dikarenakan profilnya tidak lengkap dan lain-lain," kata Sudaryono usai bertemu Menteri Keuangan.
Penetapan dan verifikasi ini merupakan bagian dari komitmen BGN untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas layanan gizi bagi pelajar di Indonesia. Dengan adanya pembaruan data ini, diharapkan tidak ada lagi dapur fiktif yang mencatut program pemerintah.