Belasan Tahun Anggaran Pendidikan Lampung Mengalir Triliunan Rupiah, Peringkat HLS dan RLS Masih Jeblok di Papan Bawah Nasional

BANDAR LAMPUNG — Selama belasan tahun, grafik anggaran dan program pendidikan di Lampung terus naik. Namun, peringkat pendidikan provinsi ini nyaris tidak bergerak dari papan bawah nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung pada 2025 hanya mencapai 12,79 tahun, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 13,30 tahun. Posisi ini menempatkan Lampung di peringkat ke-31 dari 38 provinsi, sama seperti posisi delapan tahun sebelumnya.

Selisih 4,18 Tahun Antara Harapan dan Realitas

Angka yang paling mencerminkan ketimpangan adalah selisih antara HLS dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 4,18 tahun. HLS sebesar 12,79 tahun menunjukkan bahwa seorang anak di Lampung diperkirakan bisa menempuh pendidikan hingga hampir lulus SMA. Namun, kenyataannya, rata-rata penduduk dewasa di Lampung hanya memiliki pendidikan setara 8,61 tahun, atau baru lulus SMP.

Selama 13 tahun, RLS Lampung hanya meningkat 1,31 tahun: dari 7,30 tahun pada 2012 menjadi 8,61 tahun pada 2025. Peringkat RLS Lampung pun hanya bergerak di kisaran ke-27 hingga ke-28 nasional. Artinya, tidak pernah terjadi lonjakan signifikan yang mampu mendongkrak posisi Lampung keluar dari kelompok menengah bawah.

Anggaran Naik, Tapi Kecepatan Peningkatan Lebih Lambat dari Provinsi Lain

Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan triliunan rupiah untuk sektor pendidikan. Sekolah dibangun, ruang kelas direhabilitasi, guru dilatih, dan program digitalisasi diperkenalkan. Namun, hasilnya tidak cukup untuk mengejar laju provinsi lain. “Grafiknya memang naik. Namun peringkatnya tetap tertinggal,” tulis Abung Mamasa, Pemimpin Redaksi Harian Kandidat, dalam analisisnya.

Ibarat perlombaan lari, Lampung terus berlari, tetapi pelari lain berlari lebih cepat. Akibatnya, jarak dengan provinsi maju seperti DKI Jakarta atau DI Yogyakarta tidak pernah mengecil. Bahkan, Lampung kini tertinggal dari provinsi-provinsi yang beberapa tahun lalu berada di posisi setara.

Sudah Saatnya Mengukur Efektivitas, Bukan Sekadar Anggaran

Amanat konstitusi mewajibkan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk pendidikan. Lampung telah memenuhinya setiap tahun. Namun, data menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Lampung bukan lagi soal kekurangan dana, melainkan efektivitas kebijakan. Program terus berganti nama dan jargon, tetapi hasil akhir—dalam bentuk peringkat nasional—nyaris tidak berubah.

“Sudah saatnya berani mengakui bahwa masalahnya bukan lagi sekadar anggaran, melainkan efektivitas kebijakan,” tegas Abung. Tanpa perubahan pendekatan, Lampung berisiko terus berada di papan bawah dalam satu atau dua dekade ke depan.