BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung memastikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang mulai dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar menyebut pendataan ini langkah strategis memperkuat fondasi pembangunan daerah.
“Validitas data merupakan kunci utama pembangunan. Tanpa data yang akurat, kebijakan maupun alokasi APBD yang disusun bersama berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Ahmad Giri Akbar di Bandarlampung, Senin.
Menurut politisi tersebut, SE2026 memiliki peran penting dalam membaca dinamika ekonomi daerah. Pemetaan sektor usaha mikro, kecil, dan rumah tangga dinilai krusial karena selama ini belum seluruhnya terdokumentasi secara formal.
“Apabila pemetaan sektor informal dan pelaku UMKM dapat dilakukan secara presisi, maka berbagai kebijakan seperti stimulus ekonomi, penyaluran program bantuan, hingga perencanaan investasi daerah akan menjadi lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata dia.
DPRD mengimbau seluruh pelaku usaha, dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar, memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada petugas BPS. Legislatif juga mendorong BPS memperkuat sosialisasi agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi.
“Kami di legislatif mengapresiasi langkah yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung bersama BPS dalam memulai proses pendataan ini,” tambah Ahmad Giri Akbar.
DPRD Provinsi Lampung berharap SE2026 tidak sekadar menjadi agenda pendataan. Momentum ini diharapkan menjadi komitmen bersama menghadirkan perencanaan pembangunan berbasis data, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.