LAMPUNG — Polemik tender operasional Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) kian memanas. Sejumlah pihak mendesak Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan proses pengadaan yang dinilai bermasalah.
Desakan ini muncul setelah beredar sejumlah keberatan terkait mekanisme tender. Salah satu yang paling disorot adalah ketidakjelasan nasib karyawan eksisting yang selama ini menjadi bagian dari operasional tol. Hingga saat ini, mereka mengaku belum mendapat informasi pasti soal perusahaan mana yang akan menjadi tempat mereka melanjutkan hubungan kerja pasca-tender.
Ketidakpastian itu memicu keresahan di kalangan pekerja. Mereka belum memperoleh kepastian maupun informasi yang jelas terkait mekanisme transisi, termasuk tempat mereka harus mengajukan lamaran kerja setelah proses tender selesai.
Di sisi lain, perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki pengalaman dan rekam jejak di daerah dinilai belum menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Padahal, keberadaan perusahaan lokal dinilai berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta keberlanjutan hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional.
Atas kondisi tersebut, berbagai pihak mendorong agar investigasi tidak hanya difokuskan pada penetapan pemenang. Pemeriksaan juga perlu menyasar mekanisme evaluasi, transparansi penilaian, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Secara khusus, pemeriksaan diminta menyasar panitia tender dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pengadaan. Termasuk tim yang berasal dari anak perusahaan INA, yakni Raflesia, yang disebut berperan sebagai koordinator pelaksanaan tender. Evaluasi terhadap peran, kewenangan, dan proses kerja panitia dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan secara independen, profesional, objektif, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
Langkah investigasi dinilai penting karena setiap investor menginginkan pengelolaan investasi berjalan transparan, akuntabel, efisien, dan mampu memberikan nilai tambah berkelanjutan. Sebagai pengelola dana investasi negara dan aset strategis nasional, Danantara dan INA memiliki kepentingan untuk memastikan seluruh proses bisnis sesuai prinsip tata kelola yang sehat.
Pemeriksaan menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik yang berpotensi merugikan perusahaan, tenaga kerja, maupun iklim investasi. Transparansi dalam proses tender menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kredibilitas pengelolaan investasi dan kepastian bagi seluruh pihak yang terdampak.
Apabila nantinya ditemukan pelanggaran prosedur, penyimpangan tata kelola, atau ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka diperlukan langkah evaluasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Mulai dari tingkat manajerial, direksi, hingga unsur pelaksana yang terlibat dalam proses tender. (**)