BANDARLAMPUNG — Program hilirisasi dinilai mampu memutus rantai ketergantungan petani pada harga jual bahan mentah yang kerap bergejolak. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menyatakan langkah pengolahan komoditas menjadi produk turunan dapat menciptakan nilai tambah sekaligus menekan risiko kerugian saat harga pasar anjlok.
"Aktivitas atau program hilirisasi merupakan salah satu langkah untuk menciptakan nilai tambah dari sebuah komoditas menjadi produk turunan. Dan yang pasti harga produk nantinya akan meningkat daripada dijual dalam bentuk bahan mentah," ujar Bimo di Bandarlampung, Selasa.
Menurut Bimo, kerentanan terhadap gejolak harga komoditas terjadi lantaran bahan mentah sangat bergantung pada permintaan pasar global yang tidak stabil. Dengan adanya proses pengolahan, risiko tersebut bisa diminimalkan karena produk telah memiliki nilai jual yang lebih pasti.
"Jadi karena sudah ada pengolahan menjadi produk turunan ini akan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas, terutama saat komoditas yang dikonsumsi benar-benar habis," katanya.
Kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah saat ini justru dinilai sebagai momentum positif bagi pelaku usaha di Lampung. Bimo menjelaskan, transaksi ekspor yang menggunakan valuta asing akan memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan pengusaha lokal.
"Sebenarnya secara normatif bisa dibilang kondisi pelemahan nilai tukar ini berdampak positif karena komoditas yang berpeluang ekspor, seperti kopi dan kakao, bisa menciptakan penambahan pendapatan karena transaksi dilakukan menggunakan valas," ucap dia.
BI Lampung pun berkomitmen mendorong peluang tersebut melalui program pendampingan ekspor dan pengembangan hilirisasi. "Tentu kami akan berupaya menciptakan peluang-peluang melalui program hilirisasi ataupun pendampingan ekspor untuk memastikan komoditas lokal tetap produktif," tambah Bimo.
Pemerintah Provinsi Lampung tidak tinggal diam. Sejumlah langkah konkret telah disiapkan untuk memperkuat hilirisasi dari tingkat desa. Mulai dari pengembangan fasilitas pengering komoditas di 500 desa sentra produksi, hingga program pupuk organik cair di 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan.
Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi prioritas agar mampu menjadi penampung atau offtaker komoditas lokal. Saat ini, tercatat sudah ada 2.300 BUMDes yang berbadan hukum di Lampung.
Dalam skala yang lebih besar, Lampung bersiap menjadi daerah penghasil bioethanol. Target produksinya mencapai 240 ribu kiloliter per tahun. Kawasan pabrik seluas 21 hektare akan dibangun untuk mengolah berbagai komoditas mentah penghasil bioethanol, salah satunya ubi kayu. Langkah ini diharapkan menjadi game changer bagi perekonomian daerah.