Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan penyelesaian backlog perumahan di provinsi itu tidak bisa hanya mengandalkan program stimulan bedah rumah. Ia mendorong ekosistem penyediaan perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi, agar bergerak serempak melalui peran aktif pengembang dan perbankan. Instruksi itu disampaikan kepada dinas teknis untuk berkoordinasi intensif dengan bupati dan wali kota di Lampung.
BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai program bedah rumah bersifat stimulan dan tidak cukup menuntaskan backlog perumahan yang menumpuk. Karena itu ia mendorong pengembang dan perbankan masuk ke ekosistem penyediaan rumah baru, terutama rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Melalui keterangannya di Bandarlampung, Selasa, Gubernur menyatakan telah menginstruksikan dinas teknis agar berkoordinasi intensif dengan bupati dan wali kota. Koordinasi itu menyasar pemangkasan hambatan birokrasi dan percepatan penerbitan izin perumahan di daerah.
"Penyelesaian backlog perumahan tidak dapat bertumpu pada program stimulan bedah rumah semata. Ekosistem penyediaan perumahan baru, khususnya rumah bersubsidi, harus bergerak serempak melalui peran aktif pengembang dan perbankan," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Perbankan Diminta Perluas Skema Pembiayaan MBR
Selain menekan hambatan izin, Pemprov Lampung mengimbau perbankan memperluas akses dan skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu dinilai perlu disertai kesiapan lahan dan konektivitas infrastruktur yang memadai.
"Tentunya ini harus didorong, agar pengembang bisa maju dan bagus dalam menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung," katanya.
Menurut Gubernur, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci merealisasikan target hunian layak. Ia menegaskan Pemprov Lampung mendukung penuh Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah.
"Kami Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh dalam mendukung Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah. Dan semua harus menyatukan target serta langkah konkret ke depan antara pemerintah, BP Tapera, pengembang dan pemerintah daerah agar program perumahan rakyat yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah bisa terlaksana dengan baik," ucap dia.
BSPS Kejar 13.276 Unit Sebelum Desember
Dari sisi kementerian, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan pada penanganan backlog kelayakan. Sasaran utamanya mengubah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni bagi MBR.
Batas waktu penyelesaian ditargetkan pada Desember mendatang. Karena itu verifikasi faktual dan koordinasi aktif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dinilai penting agar usulan pengganti bisa diproses tepat waktu.
"Karena pada Desember ini harus menyelesaikan sangat banyak yakni 13.276 unit. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, usulan dari pemerintah daerah perlu kami cek di lapangan, dan di verifikasi. Jadi perlu adanya koordinasi yang baik untuk usulan pengganti," tambahnya.
Untuk memperlancar pencairan, Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur program BSPS di wilayah Lampung. Distribusi buku tabungan penerima bantuan juga diminta dipercepat.
FLPP, KUR Perumahan, hingga Dampak ke Tenaga Kerja Lokal
Selain hunian swadaya, Kementerian PKP memfasilitasi penanganan backlog kepemilikan melalui rumah bersubsidi (FLPP) bersama BP Tapera, perbankan, dan pengembang. Fasilitas pendukung yang diperkenalkan mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah.
Skema itu dapat diakses masyarakat pekerja rumahan hingga pemilik toko material bangunan. Program perumahan secara makroekonomi diproyeksikan memberi efek ganda bagi perekonomian daerah Lampung, terutama penciptaan lapangan kerja padat karya.
"Satu rumah bisa menyerap tenaga kerja dua tenaga kerja, sebagai tukang. Bila dikalikan dua aja sudah 26.000 orang tenaga kerja yang terserap. Ini semua sangat penting sekali mendukung roda perekonomian khususnya di Provinsi Lampung," tambahnya.
Pemprov Lampung menyatakan kesepahaman regulasi dan keterpaduan kerja antara pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi prasyarat mewujudkan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi warga Lampung.
