Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menyatakan PPPK penuh waktu didorong beralih menjadi ASN mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Kebijakan itu hasil pembahasan Komisi X bersama Kemendikdasmen soal penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Data Dapodik mencatat 908.617 guru berstatus PPPK, dengan 231.246 di antaranya masih PPPK paruh waktu.
LAMPUNG SELATAN — Rycko Menoza menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi di Lampung Selatan. Menurut dia, proses peralihan status tersebut sudah hampir dipastikan berjalan mulai Januari 2027.
"Ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027. Untuk PPPK penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN tetapi tentu dengan tes kompetensi," ujar Rycko Menoza.
908.617 Guru PPPK, 231.246 Masih Paruh Waktu
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru berstatus PPPK mencapai 908.617 orang. Sebanyak 231.246 orang di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.
PPPK paruh waktu juga diarahkan beralih menjadi PPPK penuh waktu. Langkah itu disebut bagian dari penataan status sekaligus penguatan kesejahteraan tenaga pendidik.
Mengapa Tes Kompetensi Jadi Syarat Transisi
Rycko berharap mekanisme tes kompetensi bagi PPPK penuh waktu tidak menghambat keberlanjutan karier guru. Menurut dia, kepastian hak dan status tenaga pendidik dalam proses transisi perlu dijaga.
Komisi X DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Fokus pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi, serta peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk di daerah tertinggal.
Beda dengan Skema yang Disebut Mendikdasmen
Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa tes. Peluang menjadi PNS dibuka melalui jalur seleksi.
Dua pernyataan itu menyisakan satu titik yang belum tuntas: apakah transisi PPPK penuh waktu ke ASN tetap wajib lewat tes kompetensi, atau cukup bagi yang menempuh jalur PNS. Komisi X menyebut mekanisme ini masih dalam ranah pengawasan.
Bagi guru di daerah, kepastian jadwal dan syarat transisi menentukan posisi mereka saat masa perjanjian kerja berakhir. Rycko menegaskan pengawasan akan diarahkan agar tidak ada tenaga pendidik yang kehilangan hak selama proses peralihan berlangsung.
