BANDAR LAMPUNG — Ribuan titik panas yang terpantau di Provinsi Lampung dalam tujuh bulan terakhir menjadi alarm serius bagi aparat. Data Dashboard Lancang Kuning Polda Lampung mencatat 1.070 hotspot sejak 1 Januari hingga 30 Juli 2026, terdiri dari 1.005 titik kategori medium dan 43 titik kategori high confidence.
Angka ini menjadi dasar pemetaan wilayah prioritas pengawasan. Kabupaten Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Lampung Utara masuk dalam daftar daerah yang paling diwaspadai rawan karhutla.
El Niño Diprediksi Perpanjang Musim Kemarau hingga September
Fenomena El Niño disebut bakal memperpanjang periode kekeringan di Lampung. Polda memperkirakan puncak musim kemarau tahun ini berlangsung hingga September 2026, lebih lama dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Sumarto menegaskan bahwa kondisi ini menuntut respons cepat, bukan sekadar kesiapan administratif. "Kesiapsiagaan bukan sekadar seremonial, tetapi komitmen nyata untuk melindungi masyarakat dan lingkungan," ujarnya saat memimpin apel di Lapangan Mapolda Lampung.
Water Cannon dan Embung Disiagakan untuk Deteksi Dini
Selain personel, Polda Lampung memastikan sarana pendukung penanggulangan karhutla siap digunakan. Sejumlah embung, kendaraan water cannon, mobil tangki air, hingga mesin pompa telah disiagakan di titik-titik rawan.
Teknologi juga dioptimalkan untuk mempercepat deteksi. Polda mengintegrasikan data dari Dashboard Lancang Kuning Polri, aplikasi SIPONGI milik Kementerian Kehutanan, serta data hotspot dari BMKG.
Penegakan Hukum bagi Pembakar Lahan Tetap Jalan
Langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tetap digencarkan. Namun, Polda menegaskan tidak akan ragu menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan secara profesional.
"Seluruh personel harus mampu bergerak cepat, memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, serta mengedepankan pencegahan agar karhutla dapat dicegah sejak dini," tegas Sumarto dalam amanat yang dibacakannya.
Apel kesiapsiagaan ini menjadi ajang konsolidasi lintas sektor, melibatkan TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, BMKG, serta pemerintah daerah untuk memperkuat sistem penanggulangan yang terpadu dan responsif.
