BANDAR LAMPUNG — Empat dapur MBG yang berhenti beroperasi secara permanen di Lampung Timur adalah SPPG Braja Selebah Braja Yekti, SPPG Gunung Pelindung Way Mili, SPPG Bandar Sribhawono Sribhawono 3, dan SPPG Bumi Agung Mulyo Asri. Hal ini dibenarkan oleh Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung-Bengkulu, Fitra Alfarisi, saat dikonfirmasi di Bandar Lampung, Selasa (28/7/2026).
“Di Lampung ada empat, semuanya di Lampung Timur. Ini jadi catatan untuk kita semua,” ujar Fitra.
11 SPPG di Lampung Masih Disuspend, Dua Terkait Dugaan Keracunan
Selain penutupan permanen, Fitra menyebut terdapat 11 SPPG di Provinsi Lampung yang hingga kini masih berstatus penghentian sementara (suspend). Dua di antaranya dihentikan sementara setelah muncul dugaan gangguan kesehatan pada penerima manfaat usai mengonsumsi makanan dari program MBG.
Kedua SPPG yang disuspend itu adalah SPPG Sinar Betung di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, serta SPPG Tegineneng di Kabupaten Pesawaran. Khusus di SPPG Sinar Betung, penghentian dilakukan setelah delapan siswa SMP Negeri 1 Talang Padang dilaporkan mengalami keluhan berupa mual, muntah, dan diare.
Evaluasi Nasional: 833 Dapur MBG Dicoret karena Pelanggaran Fatal
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, sebelumnya mengungkapkan bahwa penghentian permanen terhadap 833 SPPG dilakukan setelah hasil evaluasi menemukan sejumlah pelanggaran yang dikategorikan fatal. Akibatnya, dapur-dapur tersebut dinilai tidak lagi memenuhi standar operasional program.
Berdasarkan data BGN, sebaran SPPG yang ditutup permanen meliputi 98 SPPG di Wilayah I Sumatra, 311 SPPG di Wilayah II Jawa dan Madura, serta 424 SPPG di Wilayah III. BGN belum merinci secara terbuka jenis pelanggaran yang ditemukan pada masing-masing SPPG.
Nasib Empat SPPG di Lampung Timur: Masih Menunggu Arahan Pusat
Fitra menjelaskan, pihak KPPG Lampung-Bengkulu hingga kini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional terkait langkah lanjutan terhadap empat SPPG yang ditutup permanen tersebut. “Untuk tindak lanjutnya, kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat,” katanya.
Pemerintah melalui BGN menegaskan evaluasi terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan guna memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, dan tata kelola operasional sebelum kembali beroperasi ataupun memperoleh izin menjalankan program.
