LAMPUNG — Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2027 sebanyak 9,85 juta ton, dengan porsi terbesar 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.936 ton untuk perikanan. Keputusan diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (11/11). Pembagian ini menjadi dasar pengadaan dan penyaluran sarana produksi bagi petani dan nelayan sepanjang tahun depan.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembagian alokasi sebagai upaya memastikan ketersediaan sarana produksi sejak awal tahun. Menurutnya, petani dan nelayan perlu kepastian pasokan agar kegiatan produksi tidak terganggu.
"Pupuk merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan perikanan. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaannya sejak awal, sehingga petani dan nelayan dapat menjalankan kegiatan produksi dengan baik," ujar Zulhas dalam rapat tersebut.
Rakortas juga membahas percepatan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2026. Per 8 November 2026, realisasi untuk sektor pertanian mencapai 7,28 juta ton dari perkiraan kebutuhan hingga akhir tahun sebesar 9,49 juta ton.
Artinya, masih ada sekitar 2,21 juta ton yang harus disalurkan dalam sisa periode tahun ini. Menko Pangan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Zulhas menekankan pentingnya ketepatan waktu penyaluran. Pupuk yang sudah dialokasikan, kata dia, tidak boleh terlambat sampai ke penerima.
"Jangan sampai pupuk yang sudah dialokasikan justru terlambat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kita harus memastikan penyalurannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran," ujarnya.
Pemerintah juga menyoroti perlunya optimalisasi alokasi antara sektor pertanian dan perikanan. Penyerapan masing-masing sektor akan menjadi pertimbangan dalam menyesuaikan pembagian pupuk bersubsidi ke depan.
Langkah ini penting karena pola konsumsi pupuk di dua sektor berbeda. Sektor pertanian menyerap porsi terbesar, sementara perikanan membutuhkan jenis dan volume pupuk yang lebih spesifik.
Dalam rapat yang sama, pemerintah membahas kesiapan pengadaan bahan baku pupuk. Pasokan bahan baku menjadi faktor penentu apakah alokasi 9,85 juta ton bisa dipenuhi tepat waktu.
Pembahasan lain menyangkut penyelesaian kewajiban pembayaran subsidi tahun anggaran sebelumnya. Tunggakan pembayaran ke produsen perlu dibereskan agar menjaga kesinambungan pasokan dan kesehatan arus kas produsen pupuk.
Pemerintah menyatakan komitmen menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi melalui penguatan tata kelola. Penyaluran diharapkan lebih efektif sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh petani dan nelayan.
Bagi petani, kepastian alokasi 2027 memberi gambaran lebih awal soal pasokan pupuk yang bisa diakses dengan harga subsidi. Kepastian ini memengaruhi perencanaan musim tanam, terutama bagi petani yang bergantung pada pupuk bersubsidi untuk komoditas pangan strategis.
Bagi produsen pupuk, keputusan rakortas menjadi dasar perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku tahun depan. Penyelesaian tunggakan subsidi tahun sebelumnya akan menentukan kelancaran operasional mereka.
Bagi nelayan, alokasi 295.936 ton menandai pengakuan bahwa sektor perikanan membutuhkan dukungan sarana produksi. Namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme distribusi yang mampu menjangkau penerima di daerah pesisir.