BANDAR LAMPUNG — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menyatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengubah paradigma hukum pidana nasional. Sistem pemidanaan tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan melalui pemenjaraan, tetapi bergerak ke pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Perubahan itu menempatkan Balai Pemasyarakatan pada posisi yang semakin strategis. Bapas kini memegang peran dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan, serta pelaksanaan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
Maulidi menilai keberhasilan sistem pemidanaan baru bergantung pada kesiapan kelembagaan dan dukungan nyata dari berbagai sektor. Menurutnya, pengawasan dan pembimbingan klien pemasyarakatan menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen kelembagaan dan masyarakat.
"Bapas tidak bisa berjalan sendiri. Pengawasan, pembimbingan, dan pelaksanaan pidana alternatif membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen kelembagaan dan masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan," tegas Maulidi Hilal.
Kakanwil mengaitkan transformasi pemidanaan dengan tantangan geopolitik global dan ketahanan fiskal nasional. Pendekatan yang terlalu bertumpu pada pemenjaraan memberi tekanan pada kapasitas lembaga pemasyarakatan dan anggaran negara.
Optimalisasi pidana alternatif diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi kelebihan kapasitas hunian (overcrowding) di Lapas dan Rutan. Langkah itu sekaligus mendorong sistem peradilan pidana yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Maulidi menyoroti kolaborasi lintas sektor menghadapi tantangan pemasyarakatan, khususnya tindak pidana narkotika serta ancaman radikalisme dan terorisme. Pembimbingan dan pengawasan klien harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Penanganan klien kasus terorisme membutuhkan sinergi dengan Densus 88 Antiteror melalui pendekatan deradikalisasi, penguatan nilai-nilai Pancasila, serta penanaman komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk klien kasus narkotika, keterlibatan BNN, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial diperlukan guna mendukung rehabilitasi, pemulihan pascarehabilitasi, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan peningkatan kemandirian klien.
"Tidak ada satu pun instansi yang bisa menjadi single fighter. Kita harus bergerak bersama, menyatukan langkah dan memastikan setiap klien mendapatkan pembimbingan yang tepat agar dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," ungkapnya.
Semiloka menghadirkan tujuh narasumber dari berbagai bidang keahlian dan kelembagaan. Materi yang dibahas mencakup penguatan peran Bapas, kolaborasi lintas sektor, serta tantangan implementasi KUHP dan KUHAP baru.
Peserta diharapkan memperoleh pemahaman lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang pelaksanaan tugas Bapas. Dari forum itu, mereka merumuskan langkah kerja sama yang konkret dan aplikatif.
Perhatian khusus diberikan kepada Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) sebagai unsur pendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. Maulidi menegaskan program Bimbingan Integrasi tidak dimaksudkan membatasi ruang gerak klien, melainkan membuka kesempatan dan memberikan keterampilan.