LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menyebut sejumlah program perlindungan sosial yang tengah berjalan saat ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Ia mencontohkan program-program tersebut dirintis oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis," ujar Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam pidato yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD itu, Prabowo memandang seluruh capaian pembangunan yang dinikmati Indonesia saat ini tidak terlepas dari kerja para pemimpin terdahulu. Ia menyebutkan kontribusi tersebut secara berurutan, dari Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden ke-7 RI Jokowi.
"Semua yang kita alami adalah hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan," tuturnya.
Pernyataan tersebut menegaskan kembali filosofi yang kerap ia sampaikan ihwal proses pembangunan. Prabowo mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat ini merupakan upaya untuk meningkatkan program yang telah dirintis, bukan sekadar memulai hal baru.
"Sebagaimana berkali-kali saya sampaikan. Bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang," kata Prabowo.
"Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden, dan pemimpin-pemimpin sebelum saya," sambungnya.
Pernyataan ini menjadi penegasan politik penting di tengah transisi kepemimpinan nasional. Dengan menyebut secara lengkap nama-nama presiden terdahulu, Prabowo memberi sinyal kuat bahwa pemerintahannya tidak akan memutus mata rantai program pembangunan yang sudah berjalan, khususnya di sektor jaring pengaman sosial.
Sikap ini sekaligus menjawab spekulasi mengenai potensi perubahan arah kebijakan di bawah pemerintahan baru. Penegasan soal kontinuitas ini dinilai krusial bagi iklim investasi dan stabilitas politik, karena memberi kepastian bahwa program-program strategis yang telah berjalan tidak akan dihentikan secara mendadak.
Pidato tersebut disampaikan di hadapan para anggota MPR, DPR, dan DPD dalam agenda tahunan kenegaraan yang digelar setiap bulan Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.