BANDARLAMPUNG — Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana memastikan data dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan utama dalam merancang program pembangunan daerah. Ia menyebut hasil pendataan itu krusial untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Eva menjelaskan, data sensus akan mengungkap angka pengangguran, jumlah warga yang sudah bekerja, serta warga yang belum memiliki pekerjaan di Bandarlampung. Informasi ini, kata dia, akan memudahkan pemerintah daerah melakukan intervensi langsung ke masyarakat.
"Contohnya bila ada warga yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya, nanti tugas pemerintah untuk menindaklanjuti dengan berbagai program pendidikan. Kemudian bila ada warga yang belum punya pekerjaan, kami akan beri pelatihan keterampilan," ujar Eva di Bandarlampung, Jumat.
Wali Kota menyebut sektor UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam pendataan ini. Menurutnya, pelaku UMKM harus mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuat berdasarkan data sensus. Selama ini, Pemkot Bandarlampung telah memberikan dukungan berupa program pinjaman tanpa bunga dan bantuan permodalan lainnya.
"Kalau masyarakat tidak terdata, bagaimana pemerintah bisa mengetahui kondisi mereka, apakah membutuhkan pekerjaan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, atau program lainnya," kata Eva.
Pemkot Bandarlampung telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sensus Ekonomi untuk memastikan pendataan berjalan akurat. Eva meminta seluruh camat, lurah, ketua RT, serta perangkat daerah terkait mendukung proses pendataan di lapangan.
"Harapan kami seluruh petugas Satgas Sensus Ekonomi dapat melakukan pendataan secara akurat. Sehingga ke depan dapat diketahui berapa tingkat pengangguran di Bandarlampung, berapa yang sudah bekerja dan berapa yang belum," ujarnya.
Wali Kota mengimbau warga untuk menyambut petugas sensus yang datang ke rumah atau tempat usaha. Ia menekankan partisipasi aktif masyarakat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Tanpa data yang valid, pemerintah tidak bisa merancang program bantuan sosial, pelatihan kerja, atau subsidi pendidikan secara tepat.
Pemkot Bandarlampung menargetkan data Sensus Ekonomi 2026 dapat digunakan untuk memperkuat pembangunan mulai dari program pendidikan hingga sektor UMKM di kota tersebut. "Maka dari itu kami harap pada pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mampu menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan," pungkas Eva.