LAMPUNG — Indonesia berpeluang membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif jika pemerintah menghadirkan kebijakan konsisten dan terarah. Guru besar ITB Yannes Martinus Pasaribu menilai kemampuan finansial dan penguasaan teknologi bisa dikejar asalkan negara hadir mendukung penuh, seperti yang ditunjukkan China dan Vietnam.
Penilaian itu disampaikan Yannes Martinus Pasaribu, dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung, dalam wawancara dengan Investortrust.id di Vinpearl Resort, Pulau Hòn Tre, Nha Trang, Vietnam, Senin (16/11/2026). Yannes berada di Vietnam atas undangan VinFast.
Menurut Yannes, ada tiga faktor penentu keberhasilan industri otomotif sebuah negara: kemampuan finansial, penguasaan teknologi, dan dukungan pemerintah. Dua faktor pertama bisa dikejar bila negara memberi sokongan yang terarah dan berkelanjutan.
Tiga Faktor Penentu yang Saling Mengunci
Yannes menempatkan dukungan pemerintah sebagai kunci yang menghubungkan dua faktor lainnya. Tanpa kebijakan yang jelas, modal dan teknologi sulit bertemu dengan kapasitas produksi serta pasar.
Pengalaman China dan Vietnam memperlihatkan pola tersebut. Dukungan negara membantu perusahaan menghimpun modal, memperoleh teknologi, membangun kapasitas produksi, hingga mengembangkan pasar.
"Kuncinya kebijakan pemerintah, Pak," ujar Yannes.
Jejak Mobil Listrik Indonesia Sejak Era SBY
Gagasan kendaraan listrik di Indonesia bukan hal baru. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2009–2014 sudah mendorong pengembangan mobil listrik, termasuk lewat inisiatif Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan.
Namun dorongan tersebut tidak berlanjut menjadi gerakan industri yang kuat. "Mulai dari zaman Pak Dahlan, yang akhirnya beliau sendirian. Sayang sekali," kata Yannes.
Pada 2012, pemerintah melibatkan lima perguruan tinggi—UGM, UI, ITB, ITS, dan UNS—untuk menyiapkan peta jalan mobil listrik. SBY juga mendorong peningkatan riset agar kendaraan listrik bisa mulai dibuat pada 2014.
Indonesia Tidak Terlambat Dibanding Vietnam
Jika patokannya pendirian VinFast, inisiatif Indonesia justru lebih dulu. VinFast berdiri pada 2017 dan baru memproduksi kendaraan bermesin pembakaran internal pada 2019, sebelum beralih ke kendaraan listrik.
Persoalan utama bagi Yannes bukan soal siapa yang mulai lebih dulu, melainkan kesinambungan pelaksanaan. Gagasan, kemampuan membuat purwarupa, dan dukungan tahap awal perlu diikuti langkah panjang hingga tercipta produksi massal dan industri yang bersaing.
Belajar dari Rencana Jangka Panjang China
Yannes menilai China mampu membaca momentum perubahan industri otomotif. Peralihan ke kendaraan listrik membuka peluang menantang dominasi produsen yang puluhan tahun unggul di mesin pembakaran internal.
China memiliki rencana pengembangan industri kendaraan energi baru 2021–2035 yang mencakup inovasi teknologi, pembangunan ekosistem industri, infrastruktur, dan kerja sama internasional. Kerangka itu menempatkan kendaraan listrik sebagai agenda industri jangka panjang, bukan proyek sesaat.
Insentif Vietnam Berlaku hingga 2030
Vietnam memberi contoh konkret lewat pembebasan biaya registrasi pertama untuk mobil listrik berbasis baterai. Pemerintah Vietnam menetapkan tarif nol persen itu berlaku hingga akhir 2030, dengan ketentuan perpanjangan mulai 1 Maret 2027.
Kemunculan VinFast menjadi rujukan bagi Indonesia tentang peluang membangun merek otomotif dari kawasan Asia Tenggara. Negara yang mulai belakangan tetap bisa bergerak cepat asalkan perusahaan dan pemerintah punya arah yang saling mendukung.
Bagi Yannes, PR terbesar Indonesia ada di kesinambungan kebijakan. Kesempatan meningkatkan kemampuan industri sudah terbuka, tinggal diterjemahkan menjadi kebijakan yang menghubungkan investasi, pengembangan teknologi, dan pertumbuhan perusahaan dalam negeri.