BANDAR LAMPUNG — Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri menyatakan seluruh KDKMP di 2.650 desa dan kelurahan sudah memiliki kepengurusan, dewan pengawas, hingga rapat anggota tahunan. Yang belum lengkap adalah sisi operasionalnya.
Dari 924 KDKMP yang masuk tahap verifikasi dan validasi, hanya 153 koperasi yang sudah menjalankan usaha. Sisanya, 771 unit, masih belum memiliki kegiatan ekonomi yang berjalan.
"Secara administrasi sudah terbentuk semua di 2.650 desa/kelurahan. Pengurus dan dewan pengawas sudah ada, begitu juga rapat anggota tahunan. Hanya memang belum semuanya beroperasi," kata Fitrianita saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).
Modal Usaha Masih dari Simpanan Anggota, Bukan Bantuan Pemerintah
Koperasi yang sudah berjalan umumnya mengandalkan kemampuan internal. Modal usaha bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, bukan dari bantuan modal pemerintah.
"Yang jalan sekarang 153 itu lebih ke inisiatif dari pengurus untuk memulai usahanya," ujar Fitrianita.
Sebagian besar dari 153 koperasi tersebut bergerak pada penjualan sembako. Namun aktivitasnya banyak dilakukan di luar gerai KDKMP yang disiapkan pemerintah.
Gerai dan Mesin Kasir Belum Dipakai Maksimal
Sebagian koperasi baru menitipkan barang di gerai, sementara mesin kasir belum banyak digunakan. Gerai dan fasilitas pendukung lain belum bisa dipakai penuh karena masih menunggu proses administrasi dan serah terima.
Kondisi ini menjadi perhatian karena pemerintah mulai melakukan operasionalisasi dan pemantauan KDKMP secara serentak pada 15 Oktober 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemantauan 8 Hari, Target Nasional 35 Ribu Koperasi Beroperasi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemantauan dilakukan selama delapan hari. Pemerintah memeriksa kesiapan bangunan, sarana dan prasarana, ketersediaan barang, hingga pola operasional koperasi.
Secara nasional, pemerintah menyebut 10.070 KDKMP mulai beroperasi pada 15 Oktober. Targetnya, jumlah koperasi yang beroperasi naik menjadi 35 ribu unit hingga akhir 2026.
Di Lampung, kendala tidak hanya soal modal. Sebagian KDKMP yang sudah menjalankan usaha juga belum sepenuhnya menggunakan gerai yang disiapkan pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi belum terpusat di fasilitas yang sudah dibangun.
Pemerintah terus melakukan pemantauan untuk mengidentifikasi kendala di masing-masing daerah. Pengawasan mencakup ketersediaan barang, sarana operasional, dan persoalan lain yang bisa menghambat koperasi melayani masyarakat.
Bagi warga di 2.650 desa dan kelurahan, pekerjaan rumahnya jelas: mendorong ratusan KDKMP yang belum bergerak agar segera memiliki kegiatan ekonomi yang benar-benar berjalan, bukan sekadar terbentuk di atas kertas.
