LAMPUNG — Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut pengembangan biodiesel B50 hingga B100 dapat memanfaatkan lahan hutan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare. Kawasan yang telah ditebang dan berubah menjadi semak belukar itu diarahkan menjadi sumber bahan baku biofuel guna mendukung target swasembada energi. Pemerintah menegaskan pemanfaatan lahan tersebut tidak akan menyentuh hutan primer.
Hashim menyampaikan hal tersebut dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). Menurutnya, hutan terdegradasi adalah kawasan yang telah mengalami kerusakan, termasuk akibat penebangan, sehingga tidak lagi memiliki tutupan hutan seperti kondisi awal.
"B50-B100 itu nanti, syukur-syukurnya itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer. Menurut pemerintah, saat ini terdapat 12,7 juta hektare hutan rusak atau degraded forest," ujar Hashim.
Ia menjelaskan, lahan yang sudah tidak berisi kayu lagi itu justru menjadi sumber karbon yang perlu ditangani. Pemanfaatan untuk biofuel dinilai menjadi salah satu jalan keluar.
Hutan Rusak Jadi Sumber Karbon yang Perlu Ditangani
"Itu hutan, tapi tidak ada kayu lagi. Sudah ditebang, semak belukar dan sebagainya. Itu yang sebetulnya sumber karbon lah. Hutan-hutan rusak itu," ujar Hashim.
Menurut Hashim, pemanfaatan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung target swasembada energi melalui pengembangan biofuel. Pendekatan ini disebutnya tetap memperhatikan aspek lingkungan, termasuk perlindungan hutan dan perairan.
"Nah, yang B50-B100 itu kita menuju ke swasembada energi dari biofuel. Kita memakai dari tanah, dari hutan degradasi, hutan rusak, bukan hutan primer," tuturnya.
Respons Positif dari Pihak Luar Negeri
Hashim mengatakan pendekatan tersebut juga mendapat respons positif dari pihak luar negeri. Ia menegaskan pengembangan energi tersebut tetap perlu memperhatikan aspek lingkungan.
"Saya sangat optimis Indonesia terang. Kita akan bertumbuh, ekonomi kita dengan strategi yang berimbang. Growth with balance, growth balance. Kita perhatikan dan kita utamakan juga lingkungan hidup, termasuk hutan kita, perairan kita," katanya.
57 Taman Nasional dan Persoalan Sawit Ilegal
Dalam kesempatan sama, Hashim juga menyinggung kondisi taman nasional di Indonesia. Ia menyebut terdapat 57 taman nasional dengan luas total sekitar 23 juta hektare.
Sebagian kawasan tersebut menghadapi persoalan kerusakan, termasuk akibat perkebunan sawit dan pertambangan ilegal.
"Tapi ternyata berapa juta hektare sudah ditebang oleh pihak-pihak yang ilegal. Ini adalah perkebunan sawit ilegal, 5 juta hektare sudah dikuasai negara," ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah telah mengambil alih sejumlah kawasan tersebut dan menyiapkan petugas untuk mencari pendanaan dari luar negeri guna memelihara serta memulihkan kawasan taman nasional yang rusak.
